BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Praktik Swasensor di kalangan jurnalis dinilai semakin mengkhawatirkan dan menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers di Indonesia.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan menyebut, tingginya angka jurnalis yang memilih menyensor karyanya sendiri menunjukkan adanya tekanan serius terhadap independensi ruang redaksi.
Fenomena tersebut mengemuka dalam diskusi publik memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, bertajuk Menggugat Sensor Mandiri dan Runtuhnya Pagar Api di Ruang Redaksi, yang digelar di Puan Kopi Martadinata, pada Selasa (12/5/2026).
Ketua AJI Balikpapan, Erik Alfian, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Yayasan Tifa, Populix, dan Konsorsium Jurnalisme Aman, sebanyak 522 dari 655 jurnalis atau sekitar 80 persen responden mengaku pernah melakukan sensor mandiri terhadap pemberitaannya.
Menurut Erik, kondisi itu tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa, karena berdampak langsung terhadap hak publik memperoleh informasi yang utuh dan independen.
“Jurnalis terpaksa melakukan swasensor karena takut terjerat UU ITE, menjaga keamanan pribadi, hingga menghindari kontroversi. Ini menjadi alarm bahwa demokrasi sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah isu yang paling sering mengalami swasensor di antaranya pemberitaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN), isu kriminalitas, hingga kebijakan pemerintah.
Dalam forum tersebut, AJI Balikpapan juga menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis. Sepanjang 2025, tercatat 89 jurnalis menjadi korban kekerasan, meningkat dibandingkan 73 kasus pada tahun sebelumnya.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa kerja jurnalistik masih berada dalam tekanan. Ancamannya bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga tekanan psikologis dan ekonomi,” kata Erik.
Ia turut mengkritik mulai kaburnya batas antara kepentingan bisnis perusahaan media dan independensi redaksi. Menurutnya, divisi iklan di sejumlah perusahaan media kini semakin memiliki pengaruh dalam menentukan arah pemberitaan.
Senada dengan itu, Direktur LBH Sentra Juang, Mangara Tua Silaban, menilai intervensi terhadap ruang redaksi kini semakin terbuka dan sistematis.
“Intervensi bisa berupa pembatalan tayang berita, perubahan judul demi kepentingan tertentu, hingga intimidasi psikologis seperti ancaman mutasi atau pengurangan honor,” ungkap Mangara.
Ia menilai media rintisan menjadi kelompok paling rentan karena ketergantungan terhadap sumber pendanaan yang sering kali memiliki konflik kepentingan.
“Redaksi harus memiliki posisi tawar dan nilai yang kuat agar tetap bisa menjaga independensinya di tengah tekanan rezim dan pasar,” tambahnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan diikuti sekitar 25 peserta dari berbagai kalangan, mulai jurnalis, mahasiswa, organisasi profesi media, hingga lembaga bantuan hukum seperti Biro Bantuan Hukum Balikpapan, PBH Peradi Balikpapan, PWI Balikpapan, AMSI Balikpapan, SMSI Balikpapan, JMSI Balikpapan, UKM KOMIC Polteka, dan Lintas Komunal Balikpapan. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar