“Validasi data memang membutuhkan waktu karena kami ingin pembayaran tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, proses verifikasi melibatkan sejumlah pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran anggaran.
Keterlambatan pembayaran insentif sebelumnya sempat memicu keluhan para guru honorer. Persoalan itu bahkan dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kukar pada akhir April lalu.
Dalam forum tersebut, para tenaga pendidik meminta pemerintah segera memberikan kepastian pembayaran setelah lebih dari empat bulan belum menerima insentif.
Kini, setelah tahapan legal dan administrasi dinyatakan hampir rampung, pemerintah daerah optimistis pembayaran dapat segera direalisasikan.
“Target kami paling lambat minggu depan sudah cair, tetapi kami upayakan bisa lebih cepat,” tutup Heriansyah. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar