Berita Nasional

Dasco: DPR Bentuk Command Center untuk Percepat Reforma Agraria

lihat foto
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) saat menerima audiensi serikat buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026). FOTO : ANTARA/Fath Putra Mulya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) saat menerima audiensi serikat buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026). FOTO : ANTARA/Fath Putra Mulya.

BorneoFlash.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan membentuk pusat komando atau command center guna mempercepat penanganan persoalan reforma agraria.

Dasco menyampaikan hal itu saat menerima audiensi serikat buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat. Menurutnya, pusat komando ini akan melengkapi Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang DPR bentuk sebelumnya.

Ia menjelaskan, DPR membentuk pansus itu sejak Oktober 2025, namun kerjanya masih lambat karena pansus masih fokus menyinkronkan berbagai persoalan. Untuk mempercepat kerja pansus, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa akan memimpin langsung pengendalian.

Selain itu, command center akan menampung laporan masyarakat terkait konflik agraria di lapangan. Dengan sistem ini, DPR dapat merespons lebih cepat sekaligus menyiapkan langkah mitigasi.

Dasco juga meminta serikat buruh terus menyampaikan aspirasi dan melakukan audiensi dengan DPR. Ia meminta mereka mendata persoalan mendesak agar DPR segera menindaklanjutinya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menilai berbagai konflik agraria masih terus terjadi meski DPR sudah membentuk pansus. Ia menyebut pada periode Desember 2025 hingga April 2026 masih ada petani, aktivis, dan masyarakat adat yang mengalami kekerasan hingga penangkapan saat mempertahankan tanah mereka.

Dewi menegaskan reforma agraria membutuhkan dorongan politik yang kuat dari DPR. Menurutnya, tanpa tekanan politik, pemerintah akan terus menunda penyaluran tanah kepada petani dan buruh tani. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar