BorneoFlash.com, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, mendorong Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah tersebut untuk memperkuat sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menilai bahwa hingga kini masih terdapat praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk kebiasaan membuang sampah di luar lokasi yang telah ditetapkan.
Fenomena tersebut dinilainya mencerminkan lemahnya pengawasan serta minimnya kesadaran masyarakat.
“Persoalan ini bukan semata terkait volume sampah yang menumpuk, melainkan terletak pada sistem pengelolaannya. Banyak masyarakat membuang sampah di area jalan lintas yang jauh dari permukiman, yang menunjukkan kurang optimalnya pengawasan,” ujar Salehuddin.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar asal daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu menegaskan pentingnya penerapan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, salah satunya melalui program bank sampah.
Menurutnya, program ini tidak hanya ekonomis dan edukatif, tetapi juga memberikan nilai tambah.
“Bank sampah merupakan solusi yang efektif. Program ini dapat membiasakan masyarakat memilah sampah sejak dari rumah tangga, memiliki nilai jual, dan membuka peluang usaha, khususnya bagi kaum ibu dan generasi muda,” jelasnya.
Ia pun mengapresiasi sejumlah inisiatif pengelolaan sampah di Kutai Kartanegara yang dinilainya berhasil mengubah sampah menjadi produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomi.
Lebih lanjut, Salehuddin menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan agar pengelolaan sampah tidak hanya bersifat teknis, namun juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Ia memastikan bahwa DPRD Kalimantan Timur siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi regulasi maupun anggaran, asalkan program pengelolaan sampah yang dirancang oleh pemerintah daerah dilakukan secara terukur dan terencana.
“Sepanjang terdapat koordinasi yang baik dan perencanaan yang jelas, DPRD tentu akan memberikan dukungan. Ini menyangkut aspek ekonomi sekaligus kesehatan masyarakat,” pungkasnya.
