DPRD Kota Balikpapan

Rumah Jabatan Wawali Balikpapan Akan Dibangun Ulang, Yusri Sebut Bangunan Sudah Tidak Layak

lihat foto
Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan konsultan perencana, untuk meninjau rumah jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan, pada Selasa (28/4/2026). Foto: BorneoFlash/Ist
Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan konsultan perencana, untuk meninjau rumah jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan, pada Selasa (28/4/2026). Foto: BorneoFlash/Ist

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Rencana pembangunan ulang rumah jabatan Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan mulai memasuki tahap pelaksanaan. 

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar renovasi, tetapi upaya menghadirkan hunian representatif yang juga mencerminkan identitas daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri usai melakukan kunjungan lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan konsultan perencana. 

Dari hasil peninjauan, kondisi bangunan lama dinilai sudah tidak layak huni, karena usia yang telah melampaui 40 tahun dan mengalami banyak kerusakan.

“Bangunan ini memang sudah tidak layak ditempati. Karena itu, akan dilakukan pembongkaran total agar bisa ditata kembali dengan lebih baik dan sesuai kebutuhan,” ujarnya, pada Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, pembangunan rumah jabatan ini telah melalui proses panjang, mulai dari perencanaan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga DPRD. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap tender dan pemenangnya pun sudah ditetapkan.


Dengan demikian, pelaksanaan fisik diharapkan dapat segera dimulai dalam waktu dekat dengan prinsip tepat guna dan tepat waktu.

“Harapannya bisa berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari, sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pejabat daerah,” jelasnya.

Pembangunan rumah jabatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar. Yusri menilai angka tersebut wajar dan sesuai dengan kondisi bangunan yang memang membutuhkan pembangunan ulang secara menyeluruh.

Namun lebih dari itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan nilai tambah dalam desain bangunan, yakni dengan mengangkat unsur budaya lokal Kalimantan. Menurutnya, rumah jabatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga simbol identitas daerah.

lihat foto
Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan konsultan perencana, untuk meninjau rumah jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan, pada Selasa (28/4/2026). Foto: BorneoFlash/Ist
Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan konsultan perencana, untuk meninjau rumah jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan, pada Selasa (28/4/2026). Foto: BorneoFlash/Ist

“Kami berharap desainnya bisa mencerminkan kultur budaya lokal, seperti unsur budaya suku Paser dan Dayak. Jadi tidak hanya layak secara fungsi, tapi juga memiliki nilai representatif sebagai rumah pejabat di Balikpapan,” tegasnya.

Melalui proyek ini, DPRD bersama pemerintah kota berharap rumah jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan nantinya tidak hanya menjadi hunian yang nyaman dan modern, tetapi juga menjadi ikon yang merepresentasikan kekayaan budaya daerah. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar