Sistem ekonomi Islam juga mengatur sumber pemasukan negara secara jelas, seperti dari zakat, kharaj, jizyah, dan pengelolaan kepemilikan umum. Seluruh pemasukan tersebut kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
Melihat perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa ukuran kesejahteraan tidak cukup hanya dilihat dari angka rata-rata pengeluaran. Data seperti yang terjadi di Paser menunjukkan bahwa angka rendah justru dapat menjadi sinyal adanya masalah ekonomi yang lebih dalam.
Oleh karena itu, diperlukan sistem yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga menjamin pemerataan dan keadilan.
Islam menawarkan pendekatan yang menempatkan kesejahteraan individu sebagai prioritas utama. Dengan mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan peran negara yang kuat dalam memenuhi kebutuhan rakyat, konsep ini memberikan solusi yang lebih menyeluruh.
Pada akhirnya, kesejahteraan sejati bukan sekadar angka statistik, tetapi kondisi di mana setiap individu dapat hidup dengan layak dan bermartabat.
Sebagai kesimpulan, jika menginginkan jaminan kesejahteraan per individu, umat wajib kembali ke sistem Islam.
Selama negeri ini tetap berpegang pada aturan kapitalis dan tidak kembali kepada penerapan Islam kaffah, maka penghidupan yang baik dan sejahtera hanya akan menjadi cita-cita yang tidak akan terwujud secara nyata. (*)
Penulis: Endang Sri Indah R, M.Pd
Pekerjaan: Praktisi Pendidikan dan Aktivis Muslimah
Mobile: 085845880195
E-Mail: rahmawatie3@gmail.com
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar