Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional berfokus pada kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.
Tag: Politik Indonesia
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Reshuffle Kabinet Merah Putih
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum membahas reshuffle Kabinet Merah Putih.
Prabowo dan Jokowi Bahas Isu Kebangsaan di Kertanegara
Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu (4/10/2025), untuk membahas isu kebangsaan.
Presiden Prabowo Lantik Kepala BNPT dan Sejumlah Pejabat Baru
Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggantikan Komjen Pol. Prof. Rycko Amelza Dahniel. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Wapres Gibran: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Sudah Dikalkulasi Matang
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai Presiden Prabowo Subianto telah mempertimbangkan secara matang keputusan memberi abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
Hasto Bantah Talangi Dana untuk Harun Masiku
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membantah menalangi dana Rp1,5 miliar demi meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019–2024.
Dino Patti Djalal Desak Presiden Prabowo Segera Isi Pos Dubes RI yang Kosong
Dino Patti Djalal mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengisi sejumlah pos duta besar RI yang kosong, termasuk untuk Amerika Serikat, Jerman, dan lembaga multilateral PBB di New York dan Jenewa.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Menjatuhkan Sanksi Teguran Lisan kepada Ahmad Dhani
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ahmad Dhani. MKD memutuskan bahwa anggota Komisi X DPR RI ini terbukti melanggar kode etik sebagai anggota legislatif. Sebagai sanksi, Ahmad Dhani harus meminta maaf kepada pengadu dalam waktu tujuh hari.
Mahfud MD: Pemakzulan Gibran Secara Teoretis Bisa, Tapi Sulit Secara Politik
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyatakan bahwa pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara teoretis memungkinkan. Ia menyampaikan pernyataan ini untuk menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendorong MPR mengganti Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden.
Usulan Purnawirawan Copot Gibran, Feri Amsari: DPR dan MK Penentunya
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa purnawirawan TNI-Polri yang ingin mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus menempuh jalur konstitusional melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menyebut konstitusi mengatur pemakzulan presiden dan wakil presiden hanya setelah DPR mengusulkan hal tersebut.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.