DPRD Kutai Kartanegara

MBG Kukar Terancam? Penutupan SPPG Picu Sorotan DPRD

zoom-inlihat foto
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang. Foto: BorneoFlash/Ernita Sriana
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang. Foto: BorneoFlash/Ernita Sriana

BorneoFlash.com, KUKAR - Penghentian operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai menjadi peringatan penting bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Situasi ini memunculkan sorotan terhadap kesiapan fasilitas hingga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang, mengatakan langkah penghentian tersebut memang menjadi kewenangan pihak pelaksana program. Namun, ia menilai kondisi ini tetap harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh.

“Ini jadi alarm bahwa kesiapan program perlu ditinjau kembali, tidak hanya dari sisi pelaksanaan, tapi juga perencanaan awalnya,” ungkap Desman, pada Senin (13/4/2026). 

Dalam pandangannya, kesiapan infrastruktur pendukung menjadi hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. Ia menekankan, seluruh fasilitas seharusnya sudah memenuhi standar sebelum program dijalankan.

“Kalau masih ditemukan kekurangan saat program berjalan, berarti ada yang belum siap dari awal. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.

Selain aspek fasilitas, Desman juga menyoroti kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut, program MBG tidak hanya soal keberadaan layanan, tetapi juga mutu dari manfaat yang diberikan. 

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar