BorneoFlash.com, KUKAR - Wacana pengetatan pembelian LPG 3 kilogram dengan sistem biometrik dinilai belum menyentuh persoalan mendasar distribusi subsidi. DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melihat pendekatan tersebut justru berpotensi meleset dari kebutuhan di lapangan.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai arah kebijakan yang menitikberatkan pada identifikasi pembeli tidak serta-merta menjamin subsidi tepat sasaran. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada lemahnya pengawasan distribusi.
“Masalahnya bukan di siapa yang membeli, tapi bagaimana distribusinya dikontrol. Kalau itu tidak dibenahi, kebocoran tetap akan terjadi,” jelas Ahmad Yani, pada Kamis (9/4/2026).
Ia menyoroti, penggunaan teknologi seperti sidik jari dan retina berisiko menambah lapisan prosedur tanpa menjamin efektivitas. Dalam praktiknya, sistem tersebut dinilai masih memiliki celah.
“Orang yang sebenarnya tidak berhak tetap bisa masuk dalam sistem. Jadi bukan solusi utama,” katanya.
Dalam pandangannya, fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada ketersediaan stok serta pengawasan distribusi hingga ke tingkat pengecer. Tanpa itu, pembatasan di sisi pembeli dinilai hanya memindahkan beban ke masyarakat.
“Yang penting barangnya tersedia dan distribusinya rapi. Jangan justru membuat masyarakat makin sulit mengakses,” tegasnya.
Yani juga mengingatkan, kebijakan publik yang terlalu teknis berisiko tidak efektif jika tidak mempertimbangkan kondisi sosial di lapangan.
“Jangan sampai aturan terlihat canggih, tapi tidak menyelesaikan persoalan,” bebernya.
Sorotan ini muncul di tengah upaya pemerintah memperketat penyaluran energi bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Namun, DPRD Kukar menilai pendekatan tersebut perlu dievaluasi agar tidak justru memperlebar jarak antara kebijakan dan realitas di masyarakat. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar