BorneoFlash.com, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyatakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026 menegaskan komitmen pemerintah memperkuat stok jagung nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Ia menegaskan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto berpihak pada produsen pangan dalam negeri. Inpres tersebut mengatur pengadaan, pengelolaan jagung, serta penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) periode 2026 - 2029.
Pemerintah menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung pada 2026 dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500 per kilogram. Pemerintah mensyaratkan jagung sudah memasuki usia panen dengan kadar air 18 - 20 persen. Pemerintah akan menetapkan target 2027 - 2029 melalui rapat koordinasi tahunan.
Pemerintah menugaskan Perum Bulog menyerap jagung dalam negeri untuk memperkuat stok CJP. Amran menilai kebijakan ini melindungi petani sekaligus menjaga swasembada jagung pakan. Ia menegaskan Indonesia telah mencapai impor nol persen untuk jagung pakan.
Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi jagung pipilan kering 2025 mencapai 16,16 juta ton, melampaui kebutuhan 15,23 juta ton sehingga surplus 0,93 juta ton.
Pemerintah menyalurkan CJP melalui operasi pasar umum dan khusus untuk mendukung peternak dan industri pakan. Sepanjang 2025, Perum Bulog menyerap 101 ribu ton jagung dan menyalurkan 51,2 ribu ton kepada 3.578 peternak di 17 provinsi. Stok akhir 2025 mencapai 45 ribu ton.
Pada 2026, pengadaan meningkat pesat. Hingga 2/4/2026, realisasi mencapai 125,2 ribu ton atau 123,9 persen dari total 2025. Stok CJP naik menjadi 168 ribu ton.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, memastikan program SPHP jagung pakan siap berjalan dengan alokasi 242 ribu ton untuk peternak. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp678 miliar dan memprioritaskan penyaluran di wilayah non-sentra produksi agar tidak menekan harga di tingkat petani. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar