Ia menambahkan, Partai Golkar memerlukan figur yang tidak hanya memiliki jabatan struktural, tetapi juga mempunyai keberanian serta tingkat keterpilihan yang memadai untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah.
“Figur yang menjabat sebagai ketua harus memiliki kesiapan untuk maju sebagai kepala daerah. Hal tersebut merupakan faktor utama. Jika tidak memiliki keberanian ataupun potensi yang memadai, maka peluang untuk diberikan mandat tidak akan dibuka,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan karena Ketua DPD memiliki peran strategis dalam mengendalikan jalannya organisasi dan menggerakkan mesin politik partai.
Oleh sebab itu, figur yang berasal dari kepemimpinan internal dinilai lebih efektif dalam mengonsolidasikan dukungan politik.
“Ketua DPD merupakan pemimpin organisasi sekaligus pengendali utama mesin partai. Apabila bukan ketua yang maju, maka akan lebih sulit untuk menggerakkan kekuatan partai secara optimal,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan figur yang saat ini menjabat sebagai anggota legislatif, seperti Andi Satya Adi Saputra dan Hasanuddin Mas’ud, Ayub tidak menutup kemungkinan terhadap peluang keduanya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap bergantung pada hasil pemilihan Ketua DPD Golkar di masing-masing daerah.
“Siapa pun yang terpilih sebagai Ketua Golkar di tingkat kabupaten atau kota, maka figur tersebutlah yang akan diusung sebagai calon kepala daerah. Prinsip tersebut menjadi pedoman utama kami,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar