BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menyusun skema baru dalam pengelolaan Mal Lembuswana seiring berakhirnya masa kerja sama pada pertengahan 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi aset daerah guna meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa pengelolaan ke depan akan melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai pihak yang bertanggung jawab merancang pola kerja sama baru.
Perusda akan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pengelolaan pusat perbelanjaan tersebut.
“Pendekatan yang akan diterapkan tidak lagi sebatas melanjutkan pola sebelumnya, melainkan mengarah pada perumusan bentuk kerja sama yang lebih kompetitif serta memberikan keuntungan optimal bagi daerah,” ujar Seno, pada Sabtu (28/3/2026).
Salah satu langkah yang disiapkan adalah melalui mekanisme tender terbuka guna menjaring mitra terbaik. Pemprov Kaltim membuka peluang bagi pihak swasta maupun investor untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Mal Lembuswana.
Proses penilaian akan difokuskan pada kapasitas manajerial, kekuatan finansial, serta potensi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Kami akan melaksanakan proses tender secara terbuka. Pihak yang dinilai paling unggul dan mampu memberikan kontribusi pendapatan terbesar akan dipilih sebagai mitra,” tegasnya.
Seno juga menekankan bahwa prinsip transparansi menjadi aspek utama dalam proses seleksi.
Pemerintah berkomitmen memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta untuk berkompetisi secara sehat.
“Prinsip keterbukaan akan kami junjung tinggi. Setiap pihak memiliki kesempatan yang sama sepanjang mampu mengajukan penawaran terbaik,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim saat ini tengah melakukan kajian komprehensif terkait masa depan Mal Lembuswana. Kajian tersebut mencakup potensi pasar, perkembangan tren bisnis ritel, hingga peluang pengembangan fungsi baru guna meningkatkan daya tarik pengunjung.
Pemerintah pun tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan seluruh aspek secara matang.
Di sisi lain, Mal Lembuswana dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kota Samarinda.
Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial masyarakat.
Oleh karena itu, pengelolaan ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami berharap pengelolaan ke depan tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Seno mengakui belum mengetahui secara pasti besaran pendapatan yang selama ini diperoleh Pemprov Kaltim dari pengelolaan mal tersebut.
Saat ini, pembahasan terkait konsep akhir masih berlangsung di internal tim dengan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah juga terus mengkaji kemungkinan penyesuaian konsep usaha agar Mal Lembuswana tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
“Prosesnya masih berjalan. Hasilnya akan disampaikan setelah pembahasan internal dan rapat tim selesai dilaksanakan,” tutup Seno. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar