Tambahan Dana Rp90 Miliar Dinilai Besar, DPRD Evaluasi Proyek Terowongan

BorneoFlash.com, SAMARINDA — Komisi III DPRD Kota Samarinda melakukan peninjauan langsung ke proyek Terowongan Samarinda, pada Senin (2/3/2026).

Kegiatan tersebut mencakup seluruh area proyek, mulai dari sisi inlet di Jalan Sultan Alimuddin hingga outlet di Jalan Kakap.

Peninjauan ini tidak sekadar agenda pengawasan rutin, melainkan juga bagian dari evaluasi mendalam terhadap kondisi teknis bangunan dan lonjakan anggaran yang muncul dalam proses pengerjaan.

Dalam kegiatan tersebut, perhatian dewan tertuju pada kesesuaian mutu konstruksi dengan perencanaan awal serta transparansi dalam penyusunan biaya.

DPRD ingin memastikan proyek strategis ini benar-benar memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sekaligus tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, secara khusus menyoroti usulan tambahan anggaran sebesar Rp90 miliar yang diperuntukkan bagi pekerjaan penataan ulang lereng di area inlet. Ia menilai angka tersebut cukup besar sehingga perlu ditelaah secara cermat.

“Tambahan anggaran sebesar Rp90 miliar merupakan nilai yang signifikan. Apabila digabungkan dengan pekerjaan sebelumnya, total pembiayaan dapat melampaui Rp120 miliar. Oleh sebab itu, kami memandang perlu adanya penjelasan yang komprehensif terkait urgensi pengajuan tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pekerjaan penguatan struktur dasar sepanjang 126 meter di kedua sisi sebelumnya telah menelan biaya sekitar Rp32 miliar. Dengan tambahan konstruksi setebal 50 sentimeter yang telah terpasang, menurutnya, kebutuhan anggaran baru dalam jumlah besar perlu dikaji kembali secara teknis.

“Dari sisi teknis, struktur tambahan yang telah dibangun seharusnya telah memadai sebagai penopang utama untuk mengantisipasi potensi pergerakan tanah, tanpa memerlukan tambahan biaya dalam skala besar,” jelasnya.

“Kami menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, mengingat struktur yang ada seharusnya telah cukup kuat untuk mengantisipasi potensi pergerakan tanah,” katanya.

Selain aspek pembiayaan, DPRD juga menaruh perhatian pada sisi administratif, khususnya terkait perubahan standar operasional prosedur dalam pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Ia mengingatkan agar percepatan proses perizinan tidak mengesampingkan faktor keselamatan.

DPRD turut mendorong pemerintah untuk segera menetapkan kepastian jadwal operasional terowongan, agar masyarakat memperoleh kejelasan terkait pemanfaatannya.

“Kami mengharapkan adanya kejelasan mengenai tahapan serta jadwal operasional. Setidaknya pada momentum Lebaran mendatang, dapat dilakukan uji coba terbatas sehingga masyarakat memperoleh keyakinan atas keamanan penggunaan terowongan tersebut,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama, baik dari sisi kekuatan struktur, transparansi anggaran, maupun kesiapan sistem drainase di sekitar proyek.

Dalam peninjauan tersebut, DPRD juga menemukan persoalan lingkungan yang berdampak pada warga. Saluran drainase di kawasan RT 9 Sungai Dama dilaporkan tersumbat, bahkan aliran air melimpas hingga ke area SMP 9.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi III meminta Dinas PUPR Samarinda segera melakukan perbaikan sistem drainase agar proyek tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

“Kami saat ini masih menunggu penjelasan resmi dari Dinas PUPR terkait rincian perencanaan anggaran tersebut sebelum dilakukan kajian lebih mendalam,” tegas Deni.