BorneoFlash.com, SAMARINDA – Kinerja proyek pembangunan Terowongan Selili di Kota Samarinda kembali menuai sorotan.
Komisi III DPRD Kota Samarinda menilai lemahnya perencanaan awal telah berdampak serius terhadap pelaksanaan proyek, terutama pada aspek keselamatan dan antisipasi bencana.
Hal ini terbukti dari kebutuhan tambahan anggaran penanganan longsor yang membengkak hingga mencapai Rp133 miliar.
Temuan tersebut disampaikan usai inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi III pada Senin (14/7/2025).
Dalam tinjauan lapangan itu, diketahui bahwa pelaksana proyek, PT PP, tidak menyusun kajian teknis yang memadai sebelum pekerjaan dimulai. Akibatnya, potensi risiko seperti longsor baru teridentifikasi setelah konstruksi berjalan, menunjukkan lemahnya mitigasi sejak tahap awal.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ini.
Ia menilai bahwa perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor konstruksi seharusnya lebih cermat dalam mengidentifikasi risiko lapangan sebelum memulai pengerjaan.
“Seharusnya kajian teknis dilakukan secara menyeluruh sejak awal, bukan setelah masalah muncul di lapangan. Ketidaksiapan semacam ini menunjukkan adanya kelalaian dalam perencanaan proyek yang berdampak pada meningkatnya biaya penanganan,”ujarnya.
Lebih lanjut, Arif menilai bahwa kejadian ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis, guna mencegah pemborosan anggaran di masa mendatang.
