Kurang Dipahami Publik, DPRD Minta Sosialisasi Gratispol Diperluas

Etam–Benuanta 24 Februari 2026 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

Ukuran:

BorneoFlash.com, SAMARINDA — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menilai pelaksanaan program Gratispol pada awal masa kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih masif serta evaluasi yang berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai penting agar program unggulan daerah itu benar-benar berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang berhak.

Ia menjelaskan, di tengah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026, alokasi anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan tetap tersedia.

Dengan nilai anggaran sekitar Rp4,7 triliun, program Gratispol dinilai masih memiliki ruang untuk dioptimalkan tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

“Program Gratispol sebagai bagian dari visi dan misi gubernur tetap dapat dilaksanakan secara optimal, termasuk dalam penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan tanpa biaya bagi masyarakat,” ujarnya, pada Selasa (24/2/2026).

Namun demikian, ia menyoroti persoalan utama yang masih mengemuka, yakni rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap program tersebut.

Berdasarkan hasil reses DPRD, masih banyak warga yang belum mengetahui secara jelas mekanisme maupun persyaratan untuk memperoleh layanan Gratispol.

Kondisi itu, menurutnya, kerap menimbulkan kebingungan di lapangan, meskipun secara administratif aturan dan ketentuan sebenarnya telah disiapkan oleh pemerintah.

“Secara administratif, ketentuan dan persyaratan program telah tersedia. Namun, penyampaian informasi kepada masyarakat belum berjalan secara optimal sehingga masih banyak yang belum memahami mekanisme pelaksanaannya,” jelasnya.

Ia pun mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar lebih aktif memperluas sosialisasi, baik melalui media digital maupun pendekatan langsung hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan rukun tetangga (RT).

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran sejalan dengan hasil yang dirasakan masyarakat.

“Pelaksanaan program perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar capaian yang diperoleh dapat terukur serta terus mengalami penyempurnaan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program Gratispol telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan demikian, pemerintah daerah berkewajiban memastikan implementasinya berjalan maksimal, meskipun dihadapkan pada dinamika fiskal akibat perubahan skema transfer dari pemerintah pusat. (*)