BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Isu defisit anggaran sebesar Rp1,8 triliun dalam pembahasan Rancangan Awal RKPD 2027 memantik respons tegas dari Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman.
Dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Balai Kota, pada Kamis (19/2/2026), ia menawarkan dua langkah konkret yakni menutup kebocoran pajak dan mengoptimalkan potensi wisata mangrove di Balikpapan Barat.
Menurut Taufik, sektor pajak masih menyimpan potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komisi II, katanya, telah berkolaborasi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan melakukan tinjauan langsung ke lapangan guna memastikan kepatuhan pelaku usaha.
“Beberapa minggu terakhir kami bekerja keras menyosialisasikan perda pajak. Alhamdulillah, banyak pelaku usaha langsung membayar setelah kami turun ke lapangan,” ujarnya.
Ia menilai kebocoran pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya PAD. Jika potensi tersebut digarap maksimal, Taufik optimistis defisit bisa ditekan. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sejumlah perda di OPD, termasuk pajak parkir yang dinilai belum maksimal.
“Kalau kantong-kantong kecil ini dimaksimalkan, insyaallah kita tidak akan defisit,” tegasnya.
Tak hanya soal pajak, Taufik juga menyoroti ketimpangan prioritas pembangunan. Ia meminta agar RKPD 2027 tidak hanya berfokus pada kawasan utama seperti MT Haryono, tetapi juga memperhatikan Balikpapan Barat.
Ia mengusulkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk pembangunan kanal sekaligus pengembangan wisata mangrove di kawasan belakang SMA Negeri 8 hingga tembus ke Bedali, Kelurahan Margo Mulyo.
Menurutnya, lokasi tersebut merupakan muara arus air sekaligus titik pembuangan akhir dari wilayah sekitar.
Jika ditata dengan konsep kanal dan wisata mangrove, kawasan itu bukan hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga menjadi destinasi wisata baru yang berkontribusi terhadap PAD.
“Daripada ratusan miliar dihabiskan di satu titik, cukup Rp10 miliar untuk selesaikan di Barat. Ada mangrovenya, bisa jadi destinasi wisata, PAD juga masuk,” ujarnya.
Ia menyayangkan usulan tersebut telah berulang kali disampaikan namun belum terealisasi.
Taufik menegaskan, masukan yang ia sampaikan murni sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. DPRD, kata dia, ingin membantu pemerintah kota mencari solusi konkret atas persoalan fiskal sekaligus pemerataan pembangunan.
“Kami hanya memberikan saran dan masukan. Harapannya bisa diterima demi kemajuan Balikpapan,” tutupnya.
Usulan penguatan PAD dan pengembangan wisata mangrove ini menjadi warna tersendiri dalam pembahasan RKPD 2027 sebuah kombinasi antara penertiban fiskal dan inovasi pembangunan berbasis potensi lokal. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar