BorneoFlash.com, SAMARINDA - Program pendidikan Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tidak dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa tanpa pengecualian.
Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria yang wajib dipenuhi oleh penerima manfaat, mulai dari status domisili hingga jenis jalur pendidikan yang ditempuh.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan Gratispol berlangsung sesuai rencana. Namun, ia mengakui bahwa pada fase awal implementasi masih muncul berbagai kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Secara keseluruhan program berjalan dengan baik. Wajar apabila pada pelaksanaan perdana terdapat perbedaan pemahaman di masyarakat. Pemerintah terbuka terhadap masukan dan telah melakukan perbaikan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat,” kata Rudy, pada Senin (9/2/2026).
Ia menegaskan bahwa program tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat Kalimantan Timur yang telah menetap minimal selama tiga tahun.
Selain itu, bantuan pendidikan Gratispol hanya berlaku bagi mahasiswa yang mengikuti jalur perkuliahan reguler.
“Fasilitasi diberikan untuk pendidikan reguler mulai jenjang sarjana hingga doktoral. Adapun kelas ekstensi maupun eksekutif tidak termasuk dalam cakupan program,” jelasnya.
Kendati demikian, Pemprov Kaltim memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik, khususnya guru, yang ingin melanjutkan pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Guru menjadi prioritas kami. Apabila kualitas guru meningkat, maka kualitas generasi dan mahasiswa ke depan juga akan semakin baik,” lanjut Rudy.
Dalam perkembangannya, program Gratispol sempat menuai sejumlah keluhan dari mahasiswa dan masyarakat.
Beberapa di antaranya menyatakan tidak memperoleh bantuan karena terdaftar sebagai mahasiswa kelas eksekutif, sementara sebagian lainnya menyoroti lambannya pelayanan administrasi.
Situasi tersebut memunculkan anggapan bahwa program pendidikan gratis belum berjalan secara merata, bahkan dinilai menimbulkan kekecewaan bagi mahasiswa yang sebelumnya berharap memperoleh bantuan.
Menanggapi kritik tersebut, Rudy mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam layanan Gratispol. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Apabila diperlukan penambahan personel, hal tersebut akan dikoordinasikan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai penanggung jawab teknis. Pada prinsipnya, pemerintah hadir untuk melayani masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Kaltim berharap proses sosialisasi mengenai syarat dan ketentuan program Gratispol dapat dilakukan secara lebih jelas dan menyeluruh, sehingga tidak kembali menimbulkan kebingungan publik.
Program ini tetap diarahkan untuk memperluas akses pendidikan secara merata, dengan mekanisme yang terukur dan tepat sasaran.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar