“Kami menggali kebutuhan masyarakat, memahami kepentingan korporasi, serta memastikan semua berjalan sesuai aturan. Dengan komunikasi yang terbuka, solusi yang diambil tidak memberatkan salah satu pihak,” jelas Kapolda.
Ia menambahkan, keberhasilan penyelesaian konflik di Jahab tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah dan peran aktif tokoh masyarakat setempat yang ikut menjaga suasana dialog tetap kondusif.
“Alhamdulillah, diskusi berjalan sangat baik. Semua pihak bisa duduk bersama dan saling memahami. Ini menjadi contoh bahwa konflik agraria bisa diselesaikan tanpa menimbulkan gejolak baru,” tambahnya.
Meski jumlah konflik agraria di Kalimantan Timur masih tergolong cukup tinggi, Kapolda berharap pola penyelesaian berbasis dialog dan musyawarah ini dapat menjadi role model dalam penanganan konflik serupa di wilayah lain.
“Kami dari kepolisian berupaya menjadi wasit yang seadil-adilnya. Harapannya, kebutuhan masyarakat terpenuhi, kepentingan korporasi tetap berjalan, dan keamanan serta ketertiban masyarakat dapat terus terjaga,” tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar