BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur ( Kaltim) menaruh perhatian serius terhadap konflik agraria, yang dinilai menjadi salah satu persoalan krusial dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalimantan Timur sepanjang tahun 2025.
Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan, konflik agraria tidak dapat diselesaikan secara efektif, jika hanya mengandalkan pendekatan hukum semata.
Menurutnya, penanganan yang berorientasi pada proses hukum cenderung melahirkan pihak yang menang dan kalah, sehingga konflik berisiko berlarut-larut dan berulang.
“Penanganan konflik agraria tidak bisa selesai hanya dengan pendekatan hukum atau pendekatan perusahaan. Kalau hanya hukum, pasti ada yang menang dan kalah, dan konflik itu akan terus bergulir,” ujarnya.
Sebagai terobosan, Polda Kaltim mengedepankan pendekatan dialog dan musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat terdampak, pihak korporasi, hingga pemerintah daerah.
Pendekatan kolaboratif ini dinilai lebih berkelanjutan dalam menjaga stabilitas sosial,
Model penyelesaian tersebut telah diterapkan pada salah satu konflik agraria di wilayah Jahab, yang melibatkan masyarakat dengan sebuah perusahaan.
Dalam proses tersebut, kepolisian mengambil peran sebagai penengah yang objektif dan berimbang.
“Kami menggali kebutuhan masyarakat, memahami kepentingan korporasi, serta memastikan semua berjalan sesuai aturan. Dengan komunikasi yang terbuka, solusi yang diambil tidak memberatkan salah satu pihak,” jelas Kapolda.
Ia menambahkan, keberhasilan penyelesaian konflik di Jahab tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah dan peran aktif tokoh masyarakat setempat yang ikut menjaga suasana dialog tetap kondusif.
“Alhamdulillah, diskusi berjalan sangat baik. Semua pihak bisa duduk bersama dan saling memahami. Ini menjadi contoh bahwa konflik agraria bisa diselesaikan tanpa menimbulkan gejolak baru,” tambahnya.
Meski jumlah konflik agraria di Kalimantan Timur masih tergolong cukup tinggi, Kapolda berharap pola penyelesaian berbasis dialog dan musyawarah ini dapat menjadi role model dalam penanganan konflik serupa di wilayah lain.
“Kami dari kepolisian berupaya menjadi wasit yang seadil-adilnya. Harapannya, kebutuhan masyarakat terpenuhi, kepentingan korporasi tetap berjalan, dan keamanan serta ketertiban masyarakat dapat terus terjaga,” tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar