Sementara itu, Perwakilan Dinas Kementerian ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Puji Harjanto, menegaskan bahwa koordinasi menjadi kunci kelancaran program migas di lapangan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, M. Ali Aripe, yang menekankan pentingnya keterbukaan data, koordinasi teknis, dan kepatuhan terhadap zonasi ruang laut.
Dalam menjalankan pengeboran, PHKT senantiasa mengedepankan aspek keselamatan serta menerapkan praktik terbaik operasi hulu migas yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Hal tersebut disampaikan pada pemaparan Sr. Engineer Drilling PHKT, Haryo Palgunadi.
Ia menyampaikan bahwa persiapan telah dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek: teknis, keselamatan kerja, serta manajemen risiko sesuai dengan tantangan dan karakteristik lapangan.
“Momentum ini penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait rencana kegiatan pengeboran, risiko, dan mitigasinya,” ujarnya.
Melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, PHKT berharap pelaksanaan rencana pengeboran di tahun 2026 dapat berjalan lancar dan berhasil sehingga memberikan kontribusi positif.
“Investasi hulu migas, seperti pengeboran sumur pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berganda bagi pemerintah dan masyarakat di wilayah operasi, mendorong aktivitas ekonomi, menyediakan lapangan kerja, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah secara inklusif dan berkesinambungan, khususnya di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
