BorneoFlash.com, JAKARTA - Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) meminta seluruh kementerian dan BUMN memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
Ketua FKBI Tulus Abadi menegaskan bahwa masyarakat korban bencana berhak menerima insentif karena banyak di antara mereka kehilangan pendapatan dan sumber penghidupan.
Ia mengapresiasi keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang meniadakan sementara penggunaan barcode untuk pembelian Pertalite di daerah bencana.
Tulus menilai kebijakan itu tepat karena pembatasan administratif saat darurat justru menyulitkan warga.
Ia mendorong Kementerian ESDM memperluas bantuan dengan membebaskan atau memberikan diskon tagihan listrik selama 3–6 bulan serta menyalurkan LPG 3 kilogram bagi para korban.
Ia meminta Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membebaskan atau memberikan diskon tagihan air PDAM selama 3–6 bulan.
Ia juga mendesak pemerintah memberikan diskon PBB tahun 2026 bagi warga yang propertinya terdampak.
Tulus menekankan bahwa sektor keuangan dan telekomunikasi perlu ikut memberi insentif. Ia meminta pemerintah mendorong lembaga keuangan memberikan relaksasi pembayaran, termasuk penundaan angsuran kendaraan dan pinjaman daring.
Ia juga meminta BUMN telekomunikasi dan operator swasta menyediakan diskon serta tarif murah selama masa tanggap darurat agar konektivitas tetap terjaga.
“Sendi-sendi ekonomi masyarakat hancur akibat bencana. Pemerintah harus memulihkan kondisi ekonomi dan sosial warga,” ujar Tulus. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar