Sinergi tersebut dinilai penting agar pengendalian inflasi berjalan merata di seluruh wilayah.
Pemprov Kaltim juga menerapkan kebijakan khusus bagi daerah yang selama ini menghadapi disparitas harga tinggi seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Pemerintah menanggung sebagian biaya transportasi distribusi barang kebutuhan pokok untuk menekan harga jual di dua wilayah tersebut.
“Untuk Kubar dan Mahulu, kami melaksanakan operasi pasar melalui skema penurunan biaya transportasi. Pemerintah menanggung biaya distribusi barang kebutuhan pokok kedua daerah itu,” terang Heni.
Dengan adanya subsidi tersebut, pemerintah menargetkan harga barang pokok di wilayah pedalaman dapat mendekati atau bahkan setara dengan harga di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.
“Dengan langkah ini, kami berharap harga barang pokok di daerah pedalaman tidak berbeda dengan wilayah perkotaan,” ujarnya.
Selain intervensi melalui operasi pasar, pemprov juga terus mengoptimalkan peran BUMD, termasuk PT Mitra Pangan Sejahtera (MPS), untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga di lapangan.
“Kami juga memperkuat peran perusahaan daerah untuk tetap menjalankan berbagai upaya stabilisasi secara paralel,” tambahnya.
Heni menegaskan bahwa seluruh rangkaian upaya tersebut akan terus dipertahankan hingga pergantian tahun.
Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau.
“Semua langkah ini kami lakukan agar warga dapat merasakan stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar