BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat langkah stabilisasi harga dan menjamin kecukupan kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Upaya tersebut berjalan seiring dengan capaian terbaru, yakni diraihnya predikat sebagai provinsi terbaik dalam Daerah Pengendalian Inflasi Daerah (DPID) se-Kalimantan.
Penghargaan itu menjadi penanda bahwa strategi pengendalian inflasi yang diterapkan pemerintah daerah selama ini berada pada jalur yang tepat.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menuturkan bahwa prestasi tersebut menunjukkan konsistensi dan keseriusan Pemprov dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan stok, serta kelancaran distribusi berbagai komoditas strategis.
Ia menegaskan bahwa fluktuasi harga secara umum dapat dikendalikan dengan baik di sebagian besar wilayah Kalimantan Timur.
“Penghargaan ini memberikan bukti bahwa langkah pengendalian inflasi yang kita laksanakan telah berjalan secara efektif,” ujar Heni, pada Selasa (2/12/2025).
Meski demikian, Heni mengakui masih terdapat kesenjangan harga di sejumlah daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi yang belum sepenuhnya memadai, sehingga berdampak pada biaya distribusi komoditas.
“Secara umum harga cukup stabil, namun memang terdapat perbedaan harga yang cukup mencolok di sejumlah kabupaten dan kota karena faktor aksesibilitas,” jelasnya.
Menjelang akhir tahun, Pemprov memastikan pelaksanaan operasi pasar terus digencarkan untuk meredam potensi lonjakan harga, khususnya pada komoditas yang kerap mengalami tekanan menjelang Nataru.
Kolaborasi dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim juga dilakukan melalui program gerakan pangan murah.
“Kami terus konsisten melaksanakan operasi pasar sepanjang Desember, dan langkah ini juga diperkuat dengan gerakan pangan murah dari DPTPH,” imbuh Heni.
Selain intervensi di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota turut menggelar program serupa untuk menjaga stabilitas harga di daerah masing-masing.
Sinergi tersebut dinilai penting agar pengendalian inflasi berjalan merata di seluruh wilayah.
Pemprov Kaltim juga menerapkan kebijakan khusus bagi daerah yang selama ini menghadapi disparitas harga tinggi seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Pemerintah menanggung sebagian biaya transportasi distribusi barang kebutuhan pokok untuk menekan harga jual di dua wilayah tersebut.
“Untuk Kubar dan Mahulu, kami melaksanakan operasi pasar melalui skema penurunan biaya transportasi. Pemerintah menanggung biaya distribusi barang kebutuhan pokok kedua daerah itu,” terang Heni.
Dengan adanya subsidi tersebut, pemerintah menargetkan harga barang pokok di wilayah pedalaman dapat mendekati atau bahkan setara dengan harga di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.
“Dengan langkah ini, kami berharap harga barang pokok di daerah pedalaman tidak berbeda dengan wilayah perkotaan,” ujarnya.
Selain intervensi melalui operasi pasar, pemprov juga terus mengoptimalkan peran BUMD, termasuk PT Mitra Pangan Sejahtera (MPS), untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga di lapangan.
“Kami juga memperkuat peran perusahaan daerah untuk tetap menjalankan berbagai upaya stabilisasi secara paralel,” tambahnya.
Heni menegaskan bahwa seluruh rangkaian upaya tersebut akan terus dipertahankan hingga pergantian tahun.
Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau.
“Semua langkah ini kami lakukan agar warga dapat merasakan stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar