TKD Dipangkas, Kaltim Terancam Tunda Sejumlah Proyek Strategis

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, memaparkan sejumlah tantangan yang kini dihadapi daerah menyusul pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan bahwa penurunan alokasi tersebut memaksa pemerintah provinsi melakukan penyesuaian signifikan pada struktur pendapatan dan belanja daerah.

“Pengurangan Dana Transfer ke Daerah membuat kami harus melakukan penyesuaian yang cukup signifikan pada pendapatan dan belanja daerah,” ujar Sri Wahyuni, pada Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, kondisi ini berpotensi menyebabkan beberapa belanja wajib (mandatory spending) tidak terpenuhi.

Selain itu, pelaksanaan program hilirisasi yang sebelumnya berjalan sesuai rencana kini dikhawatirkan mengalami perlambatan.

“Sejumlah belanja wajib berpotensi tidak terpenuhi, dan program hilirisasi yang sebelumnya berjalan sesuai rencana kini terancam melambat,” jelasnya.

Padahal, daerah ini masih membutuhkan peningkatan konektivitas antarkabupaten/kota untuk mendukung mobilitas masyarakat serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu proyek strategis yang terkena imbas adalah pembangunan jalan akses Sotek–Bongan, yang dirancang menghubungkan Penajam Paser Utara (PPU) dengan Kutai Barat dan memangkas waktu tempuh hingga 80 persen.

Jalur tersebut juga diharapkan menjadi akses penting bagi masyarakat Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Malinau menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, dengan terbatasnya TKD, proyek ini berpotensi ditunda sampai kejelasan pendanaan tersedia.

“Konektivitas antardaerah sangat penting bagi pemerataan pembangunan di Kaltim, tetapi dengan kondisi anggaran saat ini, penjadwalan ulang beberapa proyek tidak dapat dihindari,” tutur Sri.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kini masih menunggu mekanisme penyesuaian anggaran yang lebih rinci, sembari menjajaki alternatif pembiayaan agar program strategis daerah tetap dapat dilanjutkan.