BorneoFlash.com, SAMARINDA – Forum Aksi Kaltim, yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, menegaskan bahwa seluruh aspirasi mereka telah diterima oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan akan segera diteruskan ke pemerintah pusat.
Langkah ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai merugikan daerah penghasil sumber daya alam.
Kepastian tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) antara Forum Aksi Kaltim dan DPRD Kaltim di Samarinda.
Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT), Vendy Meru, yang juga mewakili Forum Aksi Kaltim, mengapresiasi keterbukaan para wakil rakyat dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Menurutnya, langkah DPRD memberikan ruang dialog menjadi bukti adanya kepedulian terhadap perjuangan masyarakat Kaltim dalam memperjuangkan hak daerah.
Ia menilai komunikasi tersebut penting untuk memperkuat posisi Kaltim dalam pembahasan kebijakan nasional.
“Kami menghargai sikap terbuka dari DPRD Kaltim. Semua aspirasi sudah diterima dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut,” ujar Vendy, pada Selasa malam (11/11/2025).
Ia menambahkan, Forum Aksi Kaltim akan terus menjalin koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, gubernur, dan seluruh pemangku kepentingan agar perjuangan ini memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Salah satu isu utama yang menjadi fokus perjuangan Forum Aksi Kaltim adalah penolakan terhadap kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak adil karena justru merugikan daerah yang menjadi penyumbang besar bagi pendapatan negara.
Vendy menegaskan bahwa Kaltim merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia, terutama dari sektor pertambangan.
Berdasarkan data tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim yang disetorkan ke pemerintah pusat mencapai sekitar Rp80 triliun.
“Angka itu menunjukkan besarnya kontribusi Kaltim terhadap ekonomi nasional. Karena itu, tidak sepatutnya daerah penghasil justru dirugikan oleh kebijakan yang memotong haknya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi paradoksal antara kekayaan alam Kaltim dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Sebagai wilayah yang kini menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Vendy menilai Kaltim seharusnya tampil sebagai contoh kemakmuran daerah.
“Provinsi yang kaya sumber daya seperti Kaltim seharusnya menjadi simbol kemajuan, bukan justru diwarnai dengan tingginya angka kemiskinan,” ujarnya.
Forum Aksi Kaltim memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kepada DPRD Kaltim untuk menyampaikan hasil rapat dan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat.
Mereka menilai, para wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah penghasil.
“Kami memberi waktu seminggu kepada dewan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Sebagai perwakilan rakyat, sudah semestinya mereka menyuarakan kepentingan daerah,” ujar Vendy.
Ia menegaskan, jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada langkah nyata, Forum Aksi Kaltim akan menggelar aksi besar berupa penutupan Sungai Mahakam sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan fiskal dari pemerintah pusat.
“Jika nanti pemerintah pusat meminta sungai dibuka kembali, itu akan membuktikan bahwa Kaltim memang dibutuhkan negara. Namun, jika tidak ada tanggapan, berarti Kaltim belum dianggap penting dalam struktur ekonomi nasional,” tegasnya.
Vendy memastikan perjuangan yang dilakukan Forum Aksi Kaltim murni untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak memiliki agenda politik, kelompok, atau kepentingan pribadi.
Ia menegaskan, gerakan ini bersifat terbuka dan menjadi wadah bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin memperjuangkan hak-hak daerah.
“Gerakan ini murni demi kesejahteraan rakyat Kaltim, tanpa tendensi politik atau kepentingan apa pun. Jika masyarakat hidup makmur, itulah keberhasilan perjuangan kita bersama,” tuturnya.
Rapat dengar pendapat malam itu ditutup dengan kesepakatan bahwa DPRD Kaltim akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Forum Aksi Kaltim berharap komitmen itu benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret yang berpihak pada rakyat dan kemajuan daerah.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar