BorneoFlash.com, PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menyoroti serius dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Menurut Jamaluddin, kebijakan tersebut langsung mempengaruhi kelancaran berbagai program pembangunan di daerah, terutama bagi wilayah yang sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kalau dulu, saat anggaran masih besar, hampir semua program bisa terlaksana. Tapi sekarang dengan efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat, semua daerah terdampak, termasuk kita di PPU,” ujar Jamaluddin, pada Rabu (12/11/2025).
Ia mengungkapkan bahwa pemotongan DBH yang sebelumnya diperkirakan hanya 50 persen, ternyata mencapai hingga 70 persen. Kondisi ini membuat sejumlah kegiatan pembangunan harus ditunda karena kekurangan anggaran.
“Akibatnya ada program yang seharusnya bisa dikerjakan tahun ini jadi tertunda. Bahkan sebagian berpotensi menjadi beban hutang daerah kalau tidak segera dibayarkan,” jelasnya.
Jamaluddin berharap pemerintah daerah, khususnya bagian keuangan, segera memastikan pencairan dana kurang salur dari pusat sebelum akhir November.
“Kalau dana kurang salur itu tidak segera disalurkan, maka akan masuk sistem simpan, dan itu akan menyulitkan daerah. Kami harap ini bisa segera diselesaikan agar program berjalan lancar,” tutupnya. (*/Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar