Fasilitas Sekolah di Hulu Kukar Butuh Perhatian, DPRD Soroti Kondisi SMPN 2 Muara Muntai

Etam–Benuanta 08 November 2025 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, KUKAR - Hujan deras yang kerap mengguyur wilayah Muara Muntai bukan hanya menyisakan genangan di jalan, tapi juga di halaman sekolah.

Pelataran SMP Negeri 2 Muara Muntai nyaris setiap musim hujan berubah menjadi kubangan. Aktivitas belajar tetap berjalan, namun siswa kehilangan ruang untuk berolahraga dan melaksanakan upacara.

Situasi inilah yang memantik perhatian Muhammad Idham, anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Dari hasil kunjungan kerjanya, ia melihat banyak bagian sekolah yang perlu segera diperbaiki mulai dari pelataran yang tergenang, hingga ruang kelas dan WC yang rusak.

“Kalau tidak segera dibenahi, kondisi ini bisa mengganggu proses belajar. Anak-anak butuh lingkungan yang nyaman untuk bersekolah,” kata Idham.

Ia menuturkan, pemerintah daerah sebenarnya telah menganggarkan peningkatan sarana dan prasarana sekolah itu melalui Dinas Pendidikan. Total kebutuhan diperkirakan mencapai Rp 2 miliar, namun Idham menilai pembagiannya perlu disesuaikan agar anggaran bisa menyentuh aspek paling mendesak.

“Katakanlah perbaikan halaman butuh sekitar Rp 1 miliar, sisanya bisa untuk ruang kelas dan WC. Jangan sampai dana habis hanya untuk satu pekerjaan,” ujarnya.

Politisi asal dapil hulu tersebut memastikan pihaknya akan terus mengawal agar perbaikan sekolah itu tidak sekadar rencana. Ia mengaku telah menyampaikan aspirasi tersebut ke pimpinan dewan agar menjadi bagian dari prioritas pembangunan pendidikan tahun 2026.

Sementara itu, Mujahidin, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, menegaskan pihaknya terbuka terhadap usulan dari DPRD. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tiap sekolah akan dilakukan secara bertahap.

“Kami menilai berdasarkan urgensi dan pemerataan. Setiap wilayah punya tantangan masing-masing, jadi kami susun prioritasnya agar adil — dari hulu hingga pesisir,” jelasnya.

Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, Idham berharap perbaikan infrastruktur pendidikan di wilayah hulu tidak lagi menunggu lama. Ia menilai, kesetaraan akses pendidikan bukan hanya soal guru dan kurikulum, tetapi juga soal tempat belajar yang layak.