Tiga Kontrak Strategis Tandai Dimulainya Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN

BorneoFlash.com, NUSANTARA — Pembangunan prasarana dan sarana perkantoran lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dimulai. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan tiga kontrak strategis yang mencakup pembangunan infrastruktur kawasan dan manajemen konstruksi induk.

Acara penandatanganan berlangsung di Kantor Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pada Jumat (31/10/2025). Tiga paket tersebut terdiri atas Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A, serta Paket Manajemen Konstruksi Induk.

Lingkup pekerjaan pembangunan meliputi pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), mekanikal elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah, yang menjadi elemen penting dalam membangun infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan di IKN.

Untuk Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp1,9 triliun dengan total panjang 6,418 kilometer dan masa pelaksanaan Oktober 2025 hingga Desember 2027.

Sementara Paket Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A bernilai Rp1,1 triliun dengan total panjang 5,399 kilometer, dikerjakan sejak Oktober 2025 hingga November 2027.

Adapun Paket Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp8,5 miliar mencakup perencanaan dan harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja proyek, guna memastikan pelaksanaan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pembangunan IKN Tahap 2 sendiri terbagi menjadi tiga batch, yakni:

⦁

Batch 1 (single year contract 2025),

⦁

Batch 2 (multi years contract 2025–2027), dan

⦁

Batch 3 (multi years contract 2026–2028).

Tiga kontrak yang baru ditandatangani merupakan bagian dari Batch 2, di mana saat ini terdapat 13 paket pekerjaan konstruksi lain dalam proses tender, termasuk pembangunan perkantoran lembaga Legislatif, Yudikatif, serta infrastruktur sumber daya air dan jaringan perpipaan air minum.

Selain itu, 12 paket pekerjaan manajemen konstruksi/supervisi juga tengah dalam tahap tender dan ditargetkan seluruhnya dimulai pada akhir November 2025.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya menjaga standar tinggi dalam setiap tahapan pembangunan.

“Ada tiga hal yang saya tekankan: kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, jadi saya bisa supervisi setiap saat. Saya pastikan seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga prinsip tersebut,” ujar Basuki.

Pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif ini memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan nasional, sekaligus mendorong minat investasi serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dengan ditandatanganinya tiga paket kerja ini, pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN resmi bergulir. Langkah ini menegaskan komitmen Otorita IKN dalam mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028. (*/Humas Otorita IKN)