“Kalau ada masalah pegawai pajak atau bea cukai yang ngaco, atau pelayanan yang tidak sesuai, silakan lapor ke saya. Tapi tentu kita validasi dulu, jangan asal komplain,” tegasnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (15/10/2025).
Langkah ini menandai arah baru Kementerian Keuangan yang lebih terbuka dan akuntabel, sekaligus menjadi pesan bahwa Purbaya ingin mendekatkan institusi fiskal ini kepada masyarakat.
Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo–GibranSatu tahun setelah pemerintahan berjalan, Purbaya mencatatkan sederet capaian positif: pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 stabil di 5,12%, inflasi terkendali di 2,65%, dan defisit APBN hanya 1,56% dari PDB—semuanya termasuk yang terbaik di antara negara G20.
Ia menjelaskan, kebijakan strategis seperti penempatan Rp200 triliun dana pemerintah di Bank Himbara menjadi langkah efektif menggerakkan likuiditas dan menjaga daya beli masyarakat.
“Kita ingin sistem keuangan tidak kering. Begitu uang beredar, aktivitas ekonomi meningkat, dan optimisme tumbuh,” katanya.
Selain itu, indikator sosial juga menunjukkan perbaikan signifikan: tingkat pengangguran turun menjadi 4,76%, kemiskinan menurun ke 8,47%, dan IHSG menembus rekor tertinggi 8.257,86 pada Oktober 2025—mencerminkan kepercayaan pasar terhadap arah ekonomi nasional.
“Ekonomi Bukan Sekadar Angka, Tapi Pondasi Kepercayaan”Purbaya menegaskan bahwa tugas Menkeu bukan hanya menjaga angka, tetapi memastikan fondasi ekonomi dibangun dengan kepercayaan publik.
“Yang penting bukan pertumbuhan sesaat, tapi pondasi ekonomi yang kuat dan adil. Saya akan kerahkan semua pengetahuan yang saya punya untuk memastikan itu,” ucapnya.
Dengan gaya kerja cepat, komunikasi terbuka, dan fokus pada transparansi, Purbaya Yudhi Sadewa kini dipandang sebagai salah satu Menkeu paling progresif dalam dua dekade terakhir — memadukan ketegasan teknokrat dengan kepekaan terhadap suara publik. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar