BorneoFlash.com, HAMILTON (KANADA) – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa perempuan di berbagai belahan dunia kini menghadapi tren global yang semakin mengkhawatirkan, mulai dari kekerasan, konflik bersenjata, hingga pengucilan sosial yang sistematis.
Dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan PBB pada debat tahunan bertema Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan pada Senin (6/10), Guterres mengungkapkan bahwa jumlah perempuan yang tinggal di sekitar wilayah konflik mematikan kini mencapai rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.
“Tahun lalu, terdapat sekitar 676 juta perempuan yang hidup dalam radius 50 kilometer dari area konflik mematikan dengan jumlah tertinggi dalam beberapa dekade,” ujarnya.
Guterres juga menyoroti peningkatan signifikan kekerasan seksual terhadap anak perempuan, yang meningkat hingga 35 persen berdasarkan kasus yang terdokumentasi. Di sejumlah wilayah, anak perempuan bahkan mencakup hampir separuh dari seluruh korban kekerasan seksual tersebut.
Ia menilai, meskipun ada kemajuan selama bertahun-tahun, pencapaian global terkait partisipasi perempuan dalam bidang perdamaian dan keamanan masih sangat rapuh dan mulai menunjukkan tanda kemunduran.
“Di Afghanistan, penghapusan sistematis terhadap perempuan dan anak perempuan dari ruang publik berlangsung begitu cepat. Mereka menghadapi pembatasan ketat terhadap akses pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan keadilan, disertai peningkatan kekerasan seksual serta kematian ibu,” jelas Guterres.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di Palestina yang diduduki, Sudan, Haiti, Myanmar, dan sejumlah negara lain, di mana perempuan dan anak perempuan terus menghadapi risiko besar serta kekerasan ekstrem. Ironisnya, organisasi perempuan yang selama ini menjadi tumpuan perlindungan bagi mereka justru kekurangan sumber daya untuk beroperasi.
Guterres kemudian menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB untuk mempercepat implementasi komitmen yang tertuang dalam Pact for the Future atau Pakta untuk Masa Depan, yang berfokus pada agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.
“Sekarang saatnya bagi negara-negara anggota untuk benar-benar mempercepat komitmen mereka terhadap pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan perdamaian, seperti memprioritaskan pendanaan, meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas, memperluas perlindungan, serta memasukkan komitmen tersebut ke dalam hukum, kebijakan, perencanaan, anggaran, dan program nasional.
Guterres menegaskan bahwa agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan harus menghasilkan perubahan nyata dan terukur.
“Lebih banyak perempuan harus dilibatkan dalam proses perundingan damai, reformasi keamanan, dan rencana pemulihan pasca konflik. Resolusi 1325 sudah menegaskan bahwa perempuan adalah pemimpin perdamaian sejati. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak pernyataan, tetapi hasil konkret yang membuktikan hal itu,” tutupnya. (*/ANTARA)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar