BorneoFlash.com, SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat untuk mengurangi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026 mulai menimbulkan kekhawatiran di Kalimantan Timur (Kaltim).
Provinsi yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama penerimaan negara dari sektor pertambangan batu bara itu kini menghadapi potensi berkurangnya dana pusat dalam jumlah signifikan.
Kondisi ini membuat berbagai kalangan di Kaltim mulai menyoroti besarnya alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Pos anggaran tersebut dinilai berpotensi menjadi sasaran utama efisiensi apabila pemangkasan TKD benar-benar diterapkan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa apabila dana transfer dari pusat dipangkas hingga setengahnya, maka penyesuaian terhadap TPP akan menjadi langkah pertama yang harus ditempuh demi menjaga kestabilan keuangan daerah.
“Pemangkasan anggaran tidak dapat dihindari. Karena itu, kebijakan ini harus dikaji secara menyeluruh bersama para ASN agar tidak menimbulkan gejolak di internal pemerintahan,” ujar Seno, pada Senin (6/10/2025).
Berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.731/2023, nilai TPP ASN di lingkungan Pemprov Kaltim memang tergolong besar.
Sekretaris Daerah, misalnya, menerima tambahan penghasilan hingga Rp99 juta per bulan, sementara pejabat tinggi pratama lainnya seperti Inspektur, Asisten, dan Kepala Badan memperoleh TPP puluhan juta rupiah.
Besarnya nilai tersebut kini menjadi sorotan, terutama di tengah situasi fiskal yang dinilai semakin ketat.
Seno juga menambahkan, selain TPP, sejumlah proyek strategis daerah berpotensi mengalami penundaan atau bahkan penghapusan dari rencana kerja tahun depan.
“Beberapa kegiatan yang tidak mendesak akan kita evaluasi. Bila perlu, sebagian proyek bisa ditunda pelaksanaannya untuk menjaga keseimbangan anggaran,” ungkapnya.
Namun, Pemprov Kaltim memastikan bahwa program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan dan layanan kesehatan gratis, tetap akan dijalankan sesuai komitmen.
