Situasi semakin kompleks setelah terbitnya rancangan alokasi TKD Tahun Anggaran 2026 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
Dalam rancangan tersebut, Kaltim hanya diproyeksikan menerima Rp2,49 triliun dalam bentuk Dana Transfer Umum (DTU), terdiri atas DBH Migas sebesar Rp48 miliar, DBH Minerba Rp1,19 triliun, Dana Reboisasi Rp51 miliar, dan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp866 miliar.
Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
“Langkah efisiensi harus ditempuh secara selektif. Kegiatan yang tidak mendesak bisa kita tunda dan dialihkan ke tahun berikutnya,” kata Seno.
Sementara itu, Forum Rumah Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) yang beranggotakan tokoh masyarakat, adat, dan mantan pejabat daerah turut bergerak melakukan pendekatan politik agar pemerintah pusat meninjau kembali rencana tersebut.
Forum ini berupaya menggalang dukungan dari para anggota DPD RI asal Kaltim.
“Forum ini berinisiatif menjalin komunikasi dengan para senator Kaltim seperti Bang Henock, Haji Mirni, Pak Sofyan, dan Ibu Sinta Rosma agar aspirasi daerah bisa tersampaikan ke tingkat pusat,” jelas Seno.
Bagi masyarakat Kaltim, rencana pemangkasan TKD dianggap ironis, mengingat provinsi ini masih menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara.
Apabila dana bagi hasil justru menurun, kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tentu akan semakin terbatas.
Menutup pernyataannya, Seno memastikan Pemprov akan melakukan rasionalisasi anggaran secara menyeluruh jika kebijakan itu benar-benar diterapkan.
“Kita akan duduk bersama DPRD untuk menyusun ulang prioritas anggaran. Hanya program vital yang akan tetap dijalankan agar pemerintahan tidak terhenti,” tandasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar