BorneoFlash.com, SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) hadir sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik.
Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengelolaan dan ketepatan waktu konsumsi makanan yang disajikan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim mengingatkan bahwa penundaan mengonsumsi makanan berisiko menimbulkan masalah kesehatan.
Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa jenis makanan tertentu, khususnya yang berkuah atau berbahan dasar basah, memiliki daya tahan terbatas. Apabila dibiarkan terlalu lama, kualitasnya akan cepat menurun.
“Secara umum, makanan sebaiknya segera dihabiskan dalam waktu maksimal empat jam. Jika lebih dari itu, risiko munculnya kuman dan bakteri meningkat signifikan,” ujar Jaya, Senin (29/9/2025).
Pernyataan ini muncul setelah adanya kasus siswa di Samarinda yang mengalami gangguan pencernaan akibat menunda makan MBG hingga selesai Salat Jumat.
Menurut Jaya, kondisi makanan yang menurun kualitasnya membuat perut menjadi tidak nyaman.
Sebagai bentuk pencegahan, Dinkes Kaltim menerapkan pengawasan berlapis dalam penyelenggaraan MBG.
Penjamah makanan dibekali pelatihan mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.
Setiap dapur penyedia juga diwajibkan menyerahkan sampel makanan sebelum dibagikan ke sekolah.
“Apabila sampel dinyatakan aman, barulah makanan boleh disalurkan. Namun jika ditemukan indikasi masalah, makanan tersebut langsung dinyatakan tidak layak konsumsi,” tegasnya.
Selain itu, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas disiapkan untuk penanganan awal apabila terjadi dugaan keracunan.
Rumah sakit juga ditunjuk sebagai rujukan jika kasus masuk kategori kejadian luar biasa (KLB).
Dinkes menerima laporan mingguan dari puskesmas terkait potensi insiden, termasuk KLB pangan.
Jaya menambahkan, risiko alergi juga perlu diwaspadai meskipun sifatnya berbeda dengan keracunan makanan. “Alergi bersifat spesifik, misalnya terhadap seafood atau kepiting. Sementara itu, makanan basi dapat membahayakan semua orang,” jelasnya.
Dari sisi penyediaan bahan pangan, pemerintah daerah memastikan penggunaan produk lokal seperti telur, sayur, serta ikan gabus atau haruan.
Selain meningkatkan kualitas gizi, langkah ini juga mendukung perekonomian masyarakat.
Kerja sama dengan Dinas Pangan terus diperkuat guna menjamin rantai pasok yang sehat, mulai dari sanitasi, distribusi, hingga penyimpanan.
“Yang terpenting adalah memastikan keamanan pangan. Jangan sampai tujuan baik program ini justru terganggu karena kelalaian dalam penanganan makanan,” tutup Jaya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar