Pembangunan ini juga ditopang investasi swasta dan mengusung standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) serta Bangunan Gedung Cerdas (BGC). Selain itu, progres pembangunan dipantau secara real-time melalui Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT.
Sejumlah proyek multiyears dari Tahap I masih berlanjut hingga 2025, termasuk pembangunan Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan Tol Balikpapan–IKN yang ditargetkan rampung akhir 2025.
Sementara itu, Tahap II (2025–2028) akan difokuskan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, pengembangan infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi di bidang pendidikan.
Selain dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peran swasta juga signifikan. Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha melalui 52 perjanjian kerja sama.
Melalui Perpres ini, pembangunan Nusantara ditegaskan bukan sekadar pemindahan ibu kota, tetapi juga langkah transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global. (*/Humas Otorita IKN)
