Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyatakan dukungan penuh atas penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.
Tag: Peraturan Presiden (Perpres)
Perpres 79/2025 Tegaskan Arah Pembangunan, Nusantara Siap Jadi Ibu Kota Politik 2028
Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Peraturan ini diumumkan di Jakarta, pada Senin (30/07/2025).
Presiden Jokowi Menandatangani Perpres 75/2024: Mendorong Percepatan Pembangunan IKN Melalui Insentif dan Kemudahan Perizinan
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berbagai Ucapan Selamat Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024
Seperti diketahui, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan merayakan Hari Bhayangkara ke-78 pada 1 Juli 2024.
Kemajuan yang Tidak Merata, Tim Koordinasi SPBE Nasional Dibentuk demi Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Jokowi Keluarkan Perpres Tunjangan Kinerja Pejabat Otorita IKN, Terbesar Rp98 Juta
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Waspadai Draf Perpres Media Berkelanjutan Diklaim Rombongan Liar
Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia itu membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang kerja sama platform global dengan media daring nasional yang dikenal dengan nama Perpres Media Sustainability.
Dewan Gelar Pertemuan dengan Inspektorat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar pertemuan dengan Inspektorat Kota Balikpapan, dalam rangka untuk menyamakan persepsi tentang kelengkapan laporan perjalanan dinas.
Sugiyanto: Pelayanan KRIS BPJS Kesehatan Belum Diterapkan
Adanya rencana penerapan pelayanan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) belum diterapkan.
DPRD Balikpapan Kunker ke Kabupaten Sidoarjo
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka guna mempelajari upaya pemberdayaan potensi daerah dan perdalam korporasi pelayanan publik, pada hari Kamis (03/11/2022).
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.