BorneoFlash.com, SAMARINDA – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membuka peluang besar sekaligus tantangan bagi masyarakat daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menilai pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan pembinaan sumber daya manusia agar warga lokal tidak hanya menjadi penonton, melainkan berperan sebagai pelaku utama di tanah kelahirannya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kaltim pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,7 miliar untuk program Beasiswa Gratis Pola Pembiayaan Khusus (Gratispol).
Program ini memberi kesempatan bagi generasi muda Kaltim menempuh pendidikan tinggi di kampus-kampus terbaik, baik dalam maupun luar negeri, dengan harapan mereka kembali untuk membangun daerah setelah menyelesaikan studi.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menekankan bahwa program ini tidak hanya sebatas membiayai kuliah.
“Seleksi penerima beasiswa masih berlangsung. Prinsip utama kami adalah memastikan bantuan ini tepat sasaran, yaitu diberikan kepada putra-putri daerah yang berprestasi dan mampu membawa nama baik Kalimantan Timur,” ujarnya, pada Kamis (25/9/2025).
Sasaran utama program ini adalah mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi unggulan di Indonesia, seperti UI, UGM, ITB, IPB, Unair, Undip, Unhas, ITS, Unpad, dan UB.
Namun, menurut Dasmiah, yang lebih penting bukan hanya reputasi kampus, melainkan jurusan yang benar-benar mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
“Bidang studi seperti kedirgantaraan, kedokteran, pendidikan khusus, hingga tata kota sangat relevan untuk mendukung pembangunan Kalimantan Timur, khususnya dalam menghadapi hadirnya IKN,” jelasnya.
Sementara itu, jalur beasiswa ke luar negeri diberlakukan dengan aturan lebih ketat.
Hanya pelajar dengan rekam jejak prestasi bertaraf internasional yang berhak mendaftar, baik di bidang akademik, olahraga, teknologi, maupun keagamaan.
Dasmiah menegaskan langkah ini diambil demi menjaga kredibilitas program.
“Beasiswa ini sepenuhnya berbasis prestasi. Kami harus selektif agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Setiap penerima beasiswa juga diwajibkan menandatangani perjanjian untuk kembali ke Kaltim setelah menyelesaikan pendidikan.
Tujuannya agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan di daerah, bukan sekadar menjadi pencapaian pribadi.
“Kami ingin memastikan generasi muda Kaltim tidak hanya sukses secara individu, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi daerahnya. Inilah bentuk investasi jangka panjang pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul,” tutur Dasmiah.
Melalui Gratispol, Pemprov Kaltim berharap mampu melahirkan generasi emas yang siap menjadi pemimpin tenaga ahli, hingga inovator di masa depan.
“Program ini tidak bisa dipandang semata sebagai bantuan biaya pendidikan, melainkan sebagai komitmen nyata pemerintah dalam menyiapkan putra-putri terbaik Kaltim agar mampu bersaing, mengabdi, dan menjadi kebanggaan daerah,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar