BorneoFlash.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menyampaikan harapannya kepada Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, agar dapat menghadirkan kebijakan yang berpihak pada daerah.
Harapan ini muncul seiring dengan rencana pemerintah pusat yang akan memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen, kebijakan yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Seno Aji tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet dengan mengganti lima menteri.
Menurutnya, pergantian pejabat di tingkat pusat diharapkan membawa arah baru dalam pengelolaan fiskal nasional, khususnya menyangkut kepentingan daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim.
Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap mendukung keputusan Presiden, karena reshuffle merupakan hak prerogatif kepala negara.
“Sebagai pemerintah daerah, kami tentu patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat. Namun, kami berharap pergantian menteri ini dapat menghadirkan angin segar bagi daerah,” ujarnya.
Dalam perombakan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dipercaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.
Selain itu, beberapa posisi strategis juga mengalami perubahan, antara lain Ferry Juliantono yang ditunjuk sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, serta Mukhtaruddin yang dipercaya memimpin Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Di bidang politik dan keamanan, Sjafrie Sjamsoeddin kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan.
Sementara itu, Mochamad Irfan Yusuf diangkat sebagai Menteri Haji dan Umrah didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya.
Perubahan di Kementerian Keuangan menjadi perhatian khusus bagi Seno Aji, mengingat tantangan fiskal yang kini dihadapi daerah.
Ia berharap kehadiran menteri baru dapat menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
“Kami berharap kinerja Menteri Keuangan yang baru dapat lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga mampu mendukung kebijakan Presiden sekaligus memperkuat posisi pemerintah daerah,” ungkapnya.
Seno Aji menambahkan bahwa wacana pemotongan DBH dalam jumlah besar tentu akan berdampak pada jalannya program pembangunan.
Karena itu, ia berharap Menteri Keuangan yang baru dapat mencari solusi terbaik.
“Kami berharap ada langkah konkret yang bisa mengembalikan DBH sebagaimana mestinya, tanpa pemangkasan yang merugikan daerah. Itu menjadi harapan utama kami,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar