BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR & PERA) menyiapkan dana pembangunan sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2025.
Dari total anggaran tersebut, sektor jalan tercatat menyerap belanja terbesar.
Kepala Dinas PUPR & PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menerangkan bahwa hingga akhir Agustus, realisasi anggaran sudah mencapai 27 persen, sedangkan progres fisik pekerjaan menyentuh angka 32 persen.
Ia menyebut, capaian itu masih sesuai dengan jadwal kontraktual yang ditetapkan.
“Realisasi anggaran saat ini berada di kisaran 27 persen, sementara progres fisik pekerjaan sudah 32 persen,”jelasnya, pada Rabu (27/8/2025).
Fitra mengungkapkan, proses lelang baru dimulai sekitar Maret lalu akibat adanya masa transisi pemerintahan.
Pelantikan pejabat baru yang berlangsung pada 20 Februari menyebabkan beberapa kegiatan mengalami pergeseran jadwal.
Namun demikian, ia tetap yakin seluruh anggaran dapat terserap optimal hingga akhir tahun.
“Kami optimistis, meskipun ada pergeseran program dan lelang dini tidak dilakukan tahun ini, penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai target,”ujarnya.
Dari total Rp3,2 triliun yang tersedia, alokasi belanja jalan menjadi prioritas utama.
Termasuk di dalamnya pembangunan sejumlah jalan non-status untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kaltim.
“Belanja jalan masih menjadi porsi terbesar dalam anggaran 2025,”katanya.
Salah satu proyek yang mendapat perhatian khusus adalah pembangunan ruas Tering–Ujoh Bilang.
Jalur ini menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dengan Mahakam Ulu, dan meski berstatus jalan non-status, proyek tetap dijalankan karena dianggap strategis dalam membuka akses ke wilayah perbatasan tersebut.
Pembangunan jalan ini dikerjakan bersama pemerintah pusat.
Pada ruas Tering–Ujoh Bilang, pemerintah provinsi menggarap sebagian pekerjaan, sementara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) juga turut menangani segmen lainnya.
“Untuk tahun ini, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp200 miliar. Tahun depan, rencananya sekitar Rp160 miliar,”terangnya.
Terkait isu pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai upaya efisiensi, Fitra menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu keputusan dari otoritas terkait.
“Kami bukan bagian dari tim anggaran, sehingga keputusan pemotongan dana sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Namun, jika suatu kegiatan dianggap prioritas, besar kemungkinan tidak akan terkena pengurangan,”pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar