BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memberikan penghargaan Wali Kota Awards 2025 Bidang Pengawasan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berhasil menjaga tata kelola pemerintahan secara akuntabel, transparan, dan berbasis risiko.
Pemberian penghargaan ini dilaksanakan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pengawasan yang digelar sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan sistem pengendalian internal pemerintah.
Penghargaan terbagi dalam tiga kategori berdasarkan besaran pagu anggaran. Untuk kategori pagu di atas Rp100 miliar, penghargaan diraih oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Sekretariat Daerah.
Sementara pada kategori pagu anggaran Rp30–100 miliar, pemenangnya adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kecamatan Balikpapan Utara, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Untuk kategori pagu di bawah Rp30 miliar, penghargaan diberikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Selain itu, OPD yang meraih predikat "Terjaga" dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK RI 2024 juga diberikan penghargaan,Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPBD.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Inspektorat Kota Balikpapan yang rutin menggelar penghargaan ini, meskipun tidak menjadi kewajiban dari kementerian atau lembaga pengawas pusat.
"Rakor dan penghargaan pengawasan ini bukan semata ajang seremoni. Ini adalah bentuk motivasi agar seluruh OPD, hingga tingkat pelaksana, senantiasa berpikir akuntabel dan menjalankan setiap program sesuai regulasi," tegasnya, di Auditorium Balai Kota, pada hari Kamis (7/8/2025).
Bagus juga menyoroti pentingnya membangun kebiasaan (habit) integritas, bukan sekadar mengejar penghargaan. "Saya ingin ini menjadi budaya. Pengawasan dan akuntabilitas adalah cerminan dari tata kelola yang baik, sebagaimana visi misi Pemkot melalui pemerintahan yang baik, cepat, dan efisien,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian Balikpapan dalam sistem pengawasan juga mendapat pengakuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan untuk tahun 2023, Balikpapan mencatat peningkatan pengawasan signifikan, meskipun sempat tersalip oleh Kota Bontang di tahun 2025.
Tak kalah penting, penghargaan ini juga menjadi cerminan dari kemajuan Kota Balikpapan dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan SPBE, diharapkan tata kelola pemerintahan akan lebih terintegrasi, pelayanan publik lebih efisien, dan pengawasan kian ketat.
“Kami ingin semua kepala OPD menjadi katalisator dalam menumbuhkan budaya sadar risiko. Pengawasan bukan hanya tugas inspektorat, tetapi tanggung jawab semua lini,” tegasnya.
Terakhir, Pemkot menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi aktif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Harapannya, kualitas pengawasan di Balikpapan akan terus meningkat demi membangun kota yang bersih, transparan, dan membanggakan.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar