BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Adanya dugaan peredaran beras bermutu rendah yang diklaim sebagai beras premium, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam membeli beras di pasaran.
“Kami sangat mengapresiasi gerak cepat Aparat Penegak Hukum (APH) yang telah turun menindaklanjuti dugaan penyimpangan terkait mutu beras, baik dari sisi berat maupun kualitasnya,” ujar Fauzi, pada Rabu (30/7/2025).
Komisi II DPRD Kota Balikpapan bersama Dinas Perdagangan saat ini tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sejumlah sampel beras yang ditarik dari pasar. Sampel tersebut sebelumnya dikumpulkan oleh Dinas Pangan, Perikanan dan Pertanian untuk memastikan apakah benar ada praktik pelabelan menyesatkan.
“Beras biasa yang dijual sebagai beras premium tidak bisa dibedakan hanya dengan kasat mata. Harus diuji di laboratorium. Dan saat ini uji tersebut sedang berjalan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan ke publik,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar mengakui bahwa Komisi II belum bisa melakukan inspeksi langsung karena masih terlibat dalam pembahasan anggaran, namun pihaknya tetap aktif memantau perkembangan dari media dan laporan instansi terkait.
Menanggapi keresahan masyarakat, Fauzi menegaskan bahwa stok beras di Balikpapan masih dalam kondisi aman, terutama dari Bulog yang saat ini memiliki pasokan beras SPHP dalam jumlah besar.
“Beras Bulog stoknya tumpah ruah. Kualitasnya juga bagus dan harganya lebih terjangkau. Jadi kami sarankan masyarakat tidak perlu panik dan bisa memilih beras Bulog sebagai alternatif,” ucapnya.
Lebih lanjut, Fauzi juga menekankan bahwa dengan memilih beras Bulog, masyarakat secara tidak langsung turut mendukung para petani lokal. Beras SPHP yang dikelola Bulog berasal dari hasil panen petani dalam negeri, yang kemudian disalurkan untuk kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga bentuk dukungan nyata terhadap pertanian lokal. Kalau kita pakai beras Bulog, kita juga membantu petani kita,” tandasnya.
Fauzi menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas dan mendorong agar ke depan tidak ada lagi praktik dagang yang merugikan masyarakat.
“Pengawasan harus berjalan seiring dengan edukasi. Konsumen berhak tahu apa yang mereka beli, dan pelaku usaha juga harus jujur dalam berbisnis,” tutupnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar