BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) menggelar Konsinyering Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2021–2026, yang resmi dibuka pada Selasa (15/7/2025) di Hotel Puri Senyiur, Kota Samarinda. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., mewakili Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E.
Kegiatan evaluasi yang berlangsung selama empat hari, mulai 15 hingga 18 Juli 2025 ini, diinisiasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Mahulu. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen kertas kerja terintegrasi yang telah dikirimkan kepada seluruh perangkat daerah melalui Surat Edaran Sekda dan dikumpulkan sebagai dokumen pendukung dalam sistem database Pemkab Mahulu.
Dalam sambutan tertulis Bupati Mahulu yang dibacakan oleh Sekda, ditegaskan bahwa RPJMD merupakan panduan utama pembangunan lima tahunan yang harus dijalankan dengan prinsip keberlanjutan, keterpaduan, dan keselarasan antara visi kepala daerah dan kebutuhan nyata masyarakat.
“Dengan adanya RPJMD, pembangunan daerah dapat lebih terarah dan terukur, sehingga memberikan dampak positif secara nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati dalam sambutannya.
Sekda Stephanus Madang juga menekankan pentingnya hasil evaluasi ini sebagai pijakan penyusunan RPJMD baru tahun 2025–2029 yang akan segera disusun.
“Dokumen evaluasi ini harus menjadi umpan balik yang konstruktif agar kita bisa merencanakan secara lebih matang dan adaptif di masa mendatang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Mahulu berharap konsinyering ini dapat mendorong peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program pembangunan secara sistematis.
“Tercapainya program kerja perangkat daerah akan mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Mahulu, Gerry Gregorius, S.E., M.Si., Ak., CA., dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi difokuskan pada penyesuaian dokumen RPJMD terhadap perubahan struktur organisasi, indikator kinerja pasca-COVID-19, serta kesesuaian dengan sistem perencanaan nasional berbasis aplikasi SIPD RI.
“Hasil evaluasi menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara tujuan, sasaran, dan program prioritas. Maka dari itu, kegiatan ini diharapkan menghasilkan perbaikan substansi dalam dokumen RPJMD Mahulu,” jelas Gerry.
Adapun evaluasi RPJMD Perubahan Mahulu 2021–2026 mencakup enam tujuan pembangunan utama, yaitu:
Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Proses evaluasi ini melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mahulu, didampingi oleh Tim Evaluator dari Universitas Mulawarman. Turut hadir unsur perencana (Bapelitbangda), penganggaran (BPKAD), pengawasan (Inspektorat), serta Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Mahulu.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pembangunan daerah, sekaligus mempersiapkan arah pembangunan Mahulu menuju lima tahun ke depan yang lebih terencana, adaptif, dan berdampak nyata. (*/ProkopimMahulu)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar