BorneoFlash.com, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, secara resmi mengukuhkan Edy Suharto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim menggantikan Felix Wendra, Di Odah Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, pada Senin (30/6/2025).
Rudy menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan BPKP dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran, guna memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Harapan kami kepada Kepala BPKP yang baru, agar mampu berakselerasi dan bersinergi bersama dalam melaksanakan pengawasan terhadap keuangan pembangunan di Kalimantan Timur. Kami pastikan tidak boleh ada penyalahgunaan, baik dari sisi kewenangan maupun penggunaan anggaran,”ujar Rudy.
Rudy menyampaikan bahwa fungsi pengawasan menjadi sangat vital, terlebih dalam mengawal jalannya pembangunan di daerah yang sedang tumbuh pesat seperti Kalimantan Timur.
Menurutnya, setiap program yang digulirkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Ia juga menggarisbawahi bahwa keberadaan BPKP bukan semata menjalankan tugas audit, tetapi juga berperan sebagai mitra kerja yang strategis dalam menata pengelolaan keuangan daerah.
Dengan kerja sama yang solid, pembangunan di Bumi Etam diharapkan bisa berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan utama kami adalah menjamin bahwa anggaran yang dikelola benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu, peran BPKP sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan pembangunan,”tambahnya.
Usai pelantikan, Edy Suharto menyatakan kesiapannya mengemban amanah sebagai kepala perwakilan BPKP di Kalimantan Timur.
Ia menilai bahwa posisi barunya merupakan tanggung jawab strategis dalam mendampingi pemerintah daerah, khususnya dalam menciptakan tata kelola anggaran yang bersih dan profesional.
Edy juga menyoroti pentingnya kesinambungan program dan prioritas pengawasan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurutnya, pelaksanaan pengawasan harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan berorientasi pada hasil, bukan hanya sekadar formalitas administratif.
“Kami bekerja dengan panduan langsung dari pimpinan, dan memiliki agenda prioritas pengawasan. Selain mengawal program prioritas nasional dari Presiden, kami juga berkomitmen mengawal program percepatan pembangunan yang menjadi prioritas Gubernur Kalimantan Timur,”jelas Edy.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian intern pemerintah serta peningkatan kesadaran seluruh pejabat daerah dalam mematuhi regulasi yang berlaku.
“Kami yakin, dengan langkah-langkah yang terukur dan kesadaran yang tinggi dari semua pihak, kita bisa mencapai opini WTP secara konsisten, menjalankan program secara efisien dan efektif, serta menjaga keamanan aset daerah,”pungkasnya.
Dengan pengukuhan ini, diharapkan sinergi antara Pemprov Kaltim dan BPKP semakin kuat dalam mengawal integritas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar