Terkait wewenang, tim pengawas memiliki tiga fungsi utama. Pertama, memastikan seluruh sekolah mematuhi Permendikdasmen dalam menerima siswa baru. Kedua, mengawasi potensi terjadinya pungutan liar, praktik korupsi, atau gratifikasi. Ketiga, memfasilitasi proses hukum bila ditemukan unsur tindak pidana.
“Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka tim akan menyerahkan prosesnya kepada kepolisian atau kejaksaan. Sementara jika pelanggaran dilakukan oleh ASN atau tenaga pendidik non-ASN, kami akan menindak secara administratif sesuai aturan kepegawaian,”jelas Andi Harun.
Pemerintah Kota juga membuka ruang bagi DPRD untuk berpartisipasi dalam tim pengawasan.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menyediakan kuota dua orang anggota dewan, terutama dari Komisi IV, yang membidangi pendidikan.
“Kalau DPRD ingin ikut bergabung dalam tim, tentu kami persilakan. Akan kami tempatkan sebagai pengarah, seperti posisi saya sebagai Wali Kota,”ujarnya.
Terkait pelaporan masyarakat, Pemkot telah menyiapkan sejumlah kanal pengaduan, baik secara daring maupun langsung.
Masyarakat bisa menyampaikan laporan melalui platform resmi maupun dengan datang ke posko pengaduan di Inspektorat Kota Samarinda.
“Kami harapkan masyarakat datang dengan data yang jelas, seperti sekolah mana, siapa yang diduga, dan modusnya apa. Ini bagian dari partisipasi masyarakat dalam memperbaiki sistem,”tegasnya.
Hingga saat ini, tim pengawas telah menerima delapan pengaduan masyarakat.
Namun, seluruh laporan tersebut berkaitan dengan masalah administratif dan miskomunikasi, bukan indikasi suap atau gratifikasi.
“Semua laporan yang masuk telah kami tindak lanjuti, dan hasilnya hanya soal administrasi. Tidak ada yang mengarah pada tindak pidana sejauh ini,”tutup Andi Harun (*)
