Gubernur Rudy Resmi Buka Musrenbang Penyusunan RPJMD dan RKPD Kaltim

BorneoFlash.com, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas'ud, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang diselenggarakan di Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (5/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Harum ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi menyukseskan visi pembangunan Kalimantan Timur menuju “Generasi Emas”.

“Musrenbang ini merupakan forum tertinggi bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan substansi pembangunan daerah, baik dalam dokumen RPJMD 2025–2029 maupun RKPD tahun 2026,” ujar Gubernur Harum dalam sambutannya di hadapan jajaran Forkopimda Kaltim, anggota DPR RI dan DPD RI, DPRD Provinsi, para bupati dan wali kota se-Kaltim, serta perwakilan instansi vertikal.

Salah satu pokok pembahasan penting dalam Musrenbang ini adalah integrasi dua program unggulan pemerintah provinsi, yakni Gratispol dan Jospol, ke dalam dokumen perencanaan RPJMD 2025–2029.

Program Gratispol terdiri dari tujuh inisiatif utama, yakni: pembebasan biaya pendidikan dari jenjang SMA/SMK hingga program doktoral (S3), layanan kesehatan gratis dan berkualitas, upaya pencegahan stunting secara gratis, penyediaan akses internet gratis di seluruh desa, seragam sekolah gratis, pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah, serta program umrah dan perjalanan religi gratis bagi petugas rumah ibadah.

Sementara itu, Jospol mencakup sembilan kegiatan strategis yang meliputi hilirisasi industri pertanian berbasis teknologi modern, pengembangan inovasi di sektor kelautan, perikanan, industri, serta pelayanan publik; peningkatan insentif bagi tenaga pendidik di sekolah umum, pesantren, dan penjaga rumah ibadah; penguatan ekonomi kreatif dan digital berbasis inklusi UMKM; pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa; pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan; peningkatan infrastruktur umum seperti jalan, jembatan, transportasi, jaringan telekomunikasi, dan pelabuhan internasional; revitalisasi Sungai Mahakam untuk kepentingan transportasi publik, industri, dan pariwisata; serta fasilitasi investasi melalui insentif dan kerja sama antarpemerintah serta sektor swasta.