BorneoFlash.com, GAZA - Hamas menyatakan kesiapannya untuk mencapai kesepakatan damai guna mengakhiri perang berkepanjangan di Jalur Gaza. Dalam usulan terbaru, Hamas siap membebaskan seluruh sandera Israel secara sekaligus dengan imbalan gencatan senjata selama lima tahun.
Dilansir AFP, Minggu (27/4/2025), delegasi Hamas baru saja menyelesaikan kunjungan ke Kairo, Mesir, guna berdiskusi dengan para mediator terkait penyelesaian perang 18 bulan terakhir melawan Israel - konflik yang telah menewaskan lebih dari 51.000 orang di Gaza.
Seorang pejabat Hamas, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan kepada AFP bahwa kelompok tersebut siap melakukan pertukaran tahanan dalam satu gelombang, sekaligus mencapai gencatan senjata jangka panjang. Usulan ini muncul setelah Israel menolak proposal gencatan senjata sebelumnya yang diajukan awal bulan ini.
Dalam proposal yang ditolak tersebut, Hamas menawarkan gencatan senjata 45 hari dan pembebasan 10 sandera, namun Israel menuntut kesepakatan yang lebih menyeluruh, termasuk pelucutan senjata Hamas — syarat yang ditolak keras oleh kelompok itu.
"Kali ini kami akan menuntut jaminan berakhirnya perang secara permanen. Penjajah bisa saja kembali berperang setelah kesepakatan parsial, tetapi tidak dengan kesepakatan komprehensif yang disertai jaminan internasional," tegas pejabat senior Hamas, Mahmud Mardawi.
Osama Hamdan, pejabat senior Hamas lainnya, juga menekankan bahwa pihaknya tidak akan menerima kesepakatan apa pun yang tidak menjamin penghentian perang secara total dan permanen. Ia menolak permintaan Israel untuk pelucutan senjata, dengan alasan penjajahan masih berlangsung.
Kondisi Gaza Kian KritisSementara itu, situasi di Gaza semakin memburuk. Stok makanan dan obat-obatan menipis drastis. Pada Sabtu (26/4), serangan Israel di Gaza utara menewaskan sedikitnya 36 orang. Di lokasi lain, 25 warga lainnya turut menjadi korban.
Militer Israel belum mengomentari serangan terbaru ini, namun mengklaim telah menyerang 1.800 "target teror" dan membunuh ratusan "teroris" sejak operasi militer kembali dilancarkan pada 18 Maret 2025.
Upaya gencatan senjata sebelumnya, yang dimulai pada 19 Januari 2025 dengan mediasi Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir, memungkinkan lonjakan bantuan kemanusiaan dan pertukaran tahanan. Namun karena ketidaksepahaman dalam tahap selanjutnya, Israel kembali menutup jalur bantuan dan menggempur Gaza. Abbas: Hamas Harus Serahkan Gaza
Dalam perkembangan lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan agar Hamas menyerahkan kontrol Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina. Abbas mendesak Hamas membebaskan semua sandera dan menghentikan aktivitas bersenjata.
"Hamas telah memberikan alasan kepada pendudukan kriminal untuk melakukan kejahatannya di Jalur Gaza. Rakyat kita yang menjadi korban, bukan Israel," kata Abbas dalam pidatonya di Ramallah.
Abbas juga mengkritik serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menurutnya menjadi dalih bagi Israel untuk melancarkan serangan brutal ke Gaza. Ia meminta dukungan dunia internasional agar Israel segera menarik pasukannya dan menghentikan pembangunan permukiman Yahudi.
Pergantian Pemimpin di Otoritas PalestinaDalam upaya memperkuat stabilitas internal, Abbas menunjuk Hussein al-Sheikh sebagai wakil sekaligus calon penggantinya di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Langkah ini dinilai sebagai bagian dari reformasi penting untuk menjaga keberlangsungan Otoritas Palestina.
Al-Sheikh, seorang veteran Fatah, dikenal memiliki hubungan erat dengan Israel dan dianggap sebagai tokoh pragmatis. Penunjukannya bertujuan meredakan kekhawatiran internasional di tengah ketidakpastian politik Palestina.
Reformasi Otoritas Palestina kini menjadi salah satu prioritas negara-negara pendukung solusi dua negara, terutama di tengah eskalasi konflik yang berkepanjangan di Gaza. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar