Seluruh persyaratan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa bantuan hanya diterima oleh pihak yang benar-benar berhak, serta untuk mencegah penyalahgunaan dana bantuan.
Pemkot juga menetapkan bahwa kompensasi ini hanya berlaku bagi kerusakan yang terjadi dalam rentang waktu 28 Maret hingga 8 April 2025.
Andi Harun menjelaskan bahwa mulai 9 April 2025, berdasarkan kesepakatan antara DPRD Kalimantan Timur dan pihak Pertamina, seluruh kerusakan kendaraan roda dua akibat BBM menjadi tanggung jawab Pertamina.
Adapun alasan bantuan hanya ditujukan untuk pengguna sepeda motor adalah karena pengguna kendaraan roda empat dianggap memiliki kapasitas ekonomi yang lebih mapan, sementara sepeda motor mayoritas digunakan oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah.
“Bantuan ini merupakan wujud nyata dari kepedulian kami terhadap situasi yang sedang dihadapi masyarakat. Walaupun nilainya tidak besar, kami menilai langkah ini jauh lebih bermanfaat dibanding hanya menyampaikan pernyataan tanpa solusi,” tambah Andi Harun.
Walaupun penyebab kerusakan masih dalam tahap investigasi, hingga kini belum ditemukan faktor lain yang secara signifikan diduga sebagai penyebab utama selain BBM.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar