DPRD Provinsi Kaltim

Lewat RDP, DPRD Kaltim dan Pertamina Sepakati Layanan Bengkel Gratis Terkait Dugaan BBM Oplosan

DPRD Kaltim bersama Pihak Pertamina serta Kepolisian menyetujui berita acara dalam RDP terkait BBM Oplosan. Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa
DPRD Kaltim bersama Pihak Pertamina serta Kepolisian menyetujui berita acara dalam RDP terkait BBM Oplosan. Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Menyikapi keresahan masyarakat terkait dugaan beredarnya bahan bakar minyak (BBM) oplosan di sejumlah SPBU resmi di Kalimantan Timur (Kaltim), Komisi II DPRD Provinsi Kaltim mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina.

Rapat tersebut menghadirkan dua perwakilan dari pihak Pertamina, yaitu PT Pertamina Kilang Internasional Unit Balikpapan sebagai pihak pengolah, serta PT Pertamina Patra Niaga sebagai penyalur BBM.

Selain itu, turut hadir sejumlah warga yang mengaku dirugikan akibat penggunaan BBM diduga oplosan, termasuk konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan.

Kasus dugaan BBM oplosan yang menyebabkan ratusan kendaraan mogok secara massal di wilayah Kaltim, khususnya di kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kutai Timur, memicu reaksi keras dari masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Kaltim bersama Pertamina Patra Niaga menyepakati beberapa langkah konkret guna membantu warga terdampak.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga telah menyetujui dua poin utama sebagai bentuk penanganan masalah.


Salah satu keputusan penting yang diambil adalah pembukaan layanan bengkel gratis di 10 kabupaten/kota di Kaltim.

Fasilitas ini ditujukan bagi masyarakat yang kendaraannya mengalami kerusakan akibat BBM dari SPBU Pertamina.

“Pertamina akan menyediakan perbaikan kendaraan secara gratis, sesuai dengan merek kendaraan masing-masing, di setiap kabupaten/kota,” ungkap Sabaruddin usai rapat.

Ia menambahkan, layanan ini diharapkan segera beroperasi agar masyarakat terdampak bisa mendapatkan bantuan secepatnya.

Selain itu, ia juga menekankan perlunya penanganan cepat terhadap berbagai aspek teknis lainnya, termasuk biaya dan koordinasi lanjutan bersama pihak Pertamina.

“Kami akan terus mengawasi proses ini sampai tuntas, memastikan Pertamina menjalankan komitmennya untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat secara cepat dan tepat,” tegasnya.

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar