BorneoFlash.com, SAMARINDA - Puluhan pekerja proyek Teras Samarinda kembali menggelar aksi protes di depan Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Samarinda Kota, pada Kamis (27/2/2025).
Mereka menuntut pembayaran gaji yang hingga kini belum mereka terima.
Aksi ini turut didampingi oleh Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Kalimantan Timur.
Sebelum diperbolehkan memasuki gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka, para pekerja sempat melakukan orasi di tengah jalan.
Mediasi pun berlangsung dengan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Teras Samarinda Tahap I, Ilhamsyah.
Selama pertemuan, suasana sempat memanas ketika salah seorang pekerja menangis di hadapan anggota DPRD, mengungkapkan bahwa ia dan keluarganya terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran gaji.
Menanggapi situasi tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya penyelesaian masalah ini.
Dalam situasi yang semakin tegang, ia bahkan sempat melempar sebuah kotak makanan ke arah PPK Ilhamsyah sebagai bentuk protes atas kelalaian dalam menangani persoalan ini.
Insiden ini sempat memicu ketegangan dalam audiensi sebelum akhirnya kondisi kembali terkendali.
Seusai pertemuan, Abdul Rohim menegaskan keprihatinannya terhadap kondisi para pekerja yang belum menerima hak mereka.
"Persoalan ini bukan hanya sekadar soal pembayaran gaji, tetapi juga berdampak pada aspek kehidupan mereka, seperti kesehatan, pendidikan anak, dan tempat tinggal," ujar Rohim.
Ia menjelaskan bahwa aksi pelemparan kotak makanan tersebut merupakan ekspresi kekecewaannya terhadap pihak terkait, terutama PPK, yang dianggap kurang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan ini.
"Masalah ini sudah berlarut-larut. Bagaimana mungkin nominal yang tidak terlalu besar ini bisa berimbas pada lebih dari 80 pekerja?" tegasnya.
Lebih lanjut, Rohim menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya, terlebih dalam kondisi di mana puluhan pekerja harus bertahan tanpa gaji selama berbulan-bulan.
"Kita harus membayangkan bagaimana mereka bertahan hidup bersama keluarganya. Ini adalah persoalan yang harus segera diselesaikan," pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar