Berita Nasional Terkini

Rp 3,2 Triliun untuk Kesehatan Gratis, Fokus APBN 2025 di Era Presiden Prabowo

lihat foto
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto: BorneoFlash.com/Ist
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto: BorneoFlash.com/Ist

BorneoFlash.com, JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan Rp 3,2 triliun dalam APBN 2025 untuk program pemeriksaan kesehatan gratis, yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan informasi ini saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

Selain itu, pemerintah menetapkan beberapa program prioritas lain dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

  • Renovasi sekolah: Rp 20 triliun

  • Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi: Rp 2 triliun

  • Pembangunan lumbung pangan nasional: Rp 15 triliun

Untuk mendukung program-program tersebut, pemerintah menetapkan dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2025 sebesar Rp 919,9 triliun.

Sri Mulyani menekankan bahwa TKD bertujuan menyelaraskan belanja pusat dan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas layanan publik.

APBN 2025: Pendapatan dan Belanja Negara

Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp 3.005,1 triliun, dengan rincian:

  • Pajak: Rp 2.189,3 triliun

  • Kepabeanan dan cukai: Rp 301,6 triliun

  • PNBP: Rp 513,6 triliun

Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.621,3 triliun, meningkat 8,9% dari tahun 2024, dengan defisit anggaran sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

Belanja Prioritas

Pemerintah memfokuskan belanja pusat pada:

  • Swasembada pangan dan energi

  • Program makan siang gratis untuk pelajar

  • Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan

  • Perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran

Alokasi Sektor Prioritas

Anggaran sektor prioritas meliputi:

  • Kesehatan: Rp 218,5 triliun

  • Pendidikan: Rp 724,3 triliun

  • Perlindungan sosial: Rp 503,2 triliun

  • Ketahanan pangan: Rp 144,6 triliun

Salah satu program utama adalah alokasi Rp 71 triliun untuk makanan bergizi, yang diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah, khususnya di pedesaan, melalui penyediaan kebutuhan makan siang bergizi. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar