Sukseskan Pemilu 2024, Gubernur Kaltim Berharap Dapat Antisipasi Berbagai Permasalahan Pengaruhi Stabilitas Keamanan di Wilayah Kaltim

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas tentang Perkembangan Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024, sangat penting untuk memperoleh berbagai informasi, terkait dengan kondisi politik terkini, khususnya di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H Isran Noor, di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, pada hari Kamis (6/7/2023).

Isran berharap melalui kegiatan ini dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta hubungan yang harmonis, koordinatif, dan kolaboratif di antara para pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum, dalam mensukseskan pemilu 2024 dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Kaltim.

Seiring kian dekatnya Pemilu Serentak 2024, yang tahapan terus berjalan sesuai jadwal. Diketahui bersama, kurang dari satu tahun lagi Pemilu Serentak 2024 akan digelar dan tahapannya terus berjalan. "Alhamdulillah hingga kini berlangsung baik dan lancar," ujarnya.

Hajat Pemilu yang begitu besar pastinya tidak sedikit menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mempengaruhi stabilitas keamanan sebuah Negara yang bisa berakibat menimbulkan terjadinya isu-isu konflik sosial di daerah.

"Beberapa bulan terakhir kontestasi politik tanah air mulai menghangat dan terus memanas, seiring dengan kian dekatnya pesta demokrasi di negara kita tercinta," terangnya.

Orang nomor satu di Benua Etam, mengatakan riak-riak kehangatan politik juga dirasakan di Kaltim, meskipun tidak sepanas di Pulau Jawa. Kendati demikian sebagai daerah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), tentu ada hal spesial bagi warga Benua Etam dalam perhelatan Pemilu Serentak tahun depan.

"Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua, untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil), sehingga terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang amanah untuk kemajuan bangsa dan negara kita," paparnya.

Beberapa waktu lalu, Bawaslu telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu Serentak 2024. Rilis tersebut menempatkan Kaltim sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi ke-5, setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Jawa Barat.

Penilaian tersebut hendaknya menjadi penanda atau peringatan bagi semua pihak, baik pemerintah, Parpol, penyelenggara dan pengawas Pemilu, aparat keamanan dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjamin demokrasi nasional di Kaltim berjalan aman, damai dan berkualitas.

Sebagai daerah dengan penduduk yang hiterogen dan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, satu hal wajar jika Kaltim menjadi perhatian khusus, sehingga berbagai aspek penilaian menempatkan daerah ini sebagai kawasan rawan dalam Pemilu Serentak 2024.

Tetapi harus pula disyukuri, dengan kedewasaan politik serta toleransi tinggi. Warga Kaltim selama ini mampu membangun harmonisasi, saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari.

Terbukti, sepanjang perhelatan demokrasi nasional. Kaltim menjadi daerah yang tetap kondusif dalam tahapan Pemilu dan Pilkada. "Siapapun yang menang dalam kontestasi politik di Benua Etam tidak jumawa, sedangkan yang kalah dengan lapang dada menerima. Kalaupun ada yang kurang berkenan, semua itu diupayakan dengan musyawarah dan penuh kekeluargaan dan jika terpaksa juga akan diselesaikan melalui jalur hukum," ungkapnya.

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Kaltim, merupakan perwujudan “Indonesia Mini” di negeri ini. "Dimana masyarakat berbeda suku, agama, bahasa, adat istiadat dan berbagai latar belakang, hidup berdampingan, saling menghargai dan menghormati satu sama lain," katanya.

Hal itu memberikan ketenangan bagi siapa saja yang datang dan tinggal di Kaltim, termasuk para investor. Tidak salah jika Benua Etam ditetapkan menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara.

Lanjutnya, ia menuturkan bahwa sudah sepatutnya warga Kaltim bersyukur dan wajib menjaga kepercayaan Pemerintah Pusat, dengan terus menjamin kondusifitas daerah untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan harmoni berdasarkan Pancasila dan UUD’45.

Tantangan dan ancaman kian kompleks, persatuan dan kesatuan bangsa serta kondusifitas bangsa terus diuji.